Jakarta (buseronline.com) - Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) menggelar Rapat Koordinasi Triwulan IV yang berlangsung di Kantor Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, Jakarta, Senin.Pertemuan ini mempertemukan empat lembaga strategis—Kementerian Kesehatan, Kemendukbangga/BKKBN, BPJS Kesehatan, dan BPOM—untuk menyelaraskan berbagai kebijakan kesehatan nasional lintas sektor.Rapat tersebut memfokuskan pembahasan pada tiga isu prioritas, yaitu peningkatan layanan lansia, penanganan kesehatan jiwa anak dan remaja, serta sinkronisasi pemanfaatan alat kesehatan modern di tingkat daerah.Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam memastikan efektivitas kebijakan kesehatan, terutama di tengah perubahan perilaku dan kebutuhan masyarakat.“Banyak kebijakan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Misalnya koordinasi dengan BPOM terkait obat-obatan alam dan teknologi baru, serta penyelarasan dengan BPJS terkait home care dan sejumlah aturan teknis. Semua ini perlu disinkronkan agar tidak berjalan terpisah,” ujar Menkes.Menkes menyoroti kondisi demografi Indonesia yang tengah memasuki era populasi menua (aging population). Dalam struktur keluarga yang kini semakin kecil, kemampuan keluarga dalam merawat lansia dinilai semakin terbatas.“Keluarga Indonesia semakin bergeser ke keluarga kecil sehingga kemampuan merawat lansia berkurang. Pemerintah perlu menyusun kebijakan bersama agar penanganan lansia dilakukan lebih baik. Mereka telah berkontribusi bagi negara dan kita harus memastikan dukungan negara hadir,” tegasnya.Dalam bidang kesehatan jiwa, Menkes mengungkapkan hasil pemeriksaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) Kemenkes yang menunjukkan peningkatan signifikan masalah mental pada kelompok usia muda.“Gangguan kesehatan jiwa pada anak lima kali lebih tinggi daripada dewasa. Penggunaan handphone dan gadget secara terus menerus mengubah pola interaksi dan berdampak pada kesehatan mental mereka,” jelasnya.Menkes juga menyampaikan bahwa Kemenkes tengah memperluas penyediaan alat kesehatan modern ke fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Namun pemanfaatannya harus diselaraskan dengan kebijakan pembiayaan BPJS Kesehatan.“Kami sedang mengembangkan deployment alat-alat kesehatan modern ke rumah sakit di 514 kabupaten/kota. Namun BPJS memiliki anggaran yang harus dijaga agar tidak terlampaui. Karena itu tarif dan pemanfaatannya harus disinkronkan agar alat dapat digunakan optimal tanpa membebani pembiayaan,” ujar Menkes.Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Dr Wihaji menambahkan bahwa dengan populasi lansia yang mencapai 12%, kolaborasi lintas sektor menjadi sangat penting.“Aging population kita sudah mencapai 12%. Program seperti Lansia Berdaya, sekolah lansia, dan layanan kesehatan harus dirumuskan bersama agar negara tetap hadir,” katanya.Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa layanan untuk lansia dan kesehatan jiwa menjadi komponen pembiayaan yang terus meningkat setiap tahun.“BPJS mengeluarkan sekitar Rp42 T untuk layanan lansia setiap tahun, dan semua gangguan kesehatan jiwa dijamin. Angka remaja yang terdeteksi bermasalah juga terus naik,” paparnya.Kepala BPOM RI Prof Taruna Ikrar turut menekankan pentingnya pengawasan obat dan teknologi kesehatan yang kini semakin banyak memengaruhi perkembangan anak.“Perubahan perilaku digital berdampak pada kesehatan jiwa 72 juta anak. BPOM mendukung penuh sinkronisasi kebijakan, termasuk kesiapan obat dan perangkat kesehatan,” ujarnya.Rapat KKSK ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat harmonisasi kebijakan sektor kesehatan, memastikan layanan kesehatan lebih responsif terhadap perubahan demografi, tantangan kesehatan jiwa, serta kebutuhan teknologi kesehatan modern di seluruh daerah. (R)