Semarang (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah membuka hotline aduan khusus program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya memperkuat pengawasan dan penanganan cepat terhadap potensi kasus keracunan makanan.Melalui nomor 0811-2622-000, masyarakat kini dapat melapor, bertanya, atau memberikan masukan terkait menu MBG yang diterima oleh siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, maupun balita di seluruh wilayah Jawa Tengah.Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jateng Yunita Dyah Suminar menjelaskan, selain hotline milik Pemprov, seluruh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah juga telah menyiapkan saluran pengaduan serupa untuk mempercepat respons di tingkat daerah.“Misalnya, Call Center SaberMaya Dinkes Kota Magelang di nomor 0851-4835-8535, Lapor Cepat Dinkes Kabupaten Banjarnegara di 0812-2900-1003, Hotline MBG Kabupaten Blora di 0811-2655-601, dan Hotline MBG Kota Pekalongan di 0852-2615-0966,” ungkap Yunita, Jumat (10/10/2025).Menurut Yunita, aduan yang masuk melalui hotline tidak hanya mencakup dugaan keracunan makanan, tetapi juga keluhan terkait menu yang dinilai tidak sesuai standar gizi atau kualitas bahan makanan yang digunakan.Setiap laporan akan langsung ditindaklanjuti oleh Dinkes dengan berkoordinasi bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN).“Dari sisi Dinkes, tentu kami akan mengomunikasikan dulu. SPPG yang membandel kami beri peringatan dan kami informasikan kepada BGN. Namun, keputusan untuk menghentikan atau memberi sanksi tetap berada di tangan BGN,” jelasnya.Yunita menegaskan, pembukaan hotline aduan merupakan bentuk komitmen pimpinan daerah, mulai dari gubernur hingga bupati/wali kota untuk mengawal kesuksesan program MBG di Jawa Tengah.Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, yang meminta agar Dinas Kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menyiapkan layanan pengaduan, mekanisme pengecekan cepat, tanggap darurat, serta media informasi publik terkait pelaksanaan program MBG.“Gubernur menekankan pentingnya sistem quick response agar ketika ada keluhan, terutama dugaan keracunan, penanganannya cepat, terukur, dan transparan,” ujar Yunita.Dalam setiap kasus dugaan keracunan menu MBG, Dinkes Jateng bersama tim terkait selalu melakukan penyelidikan epidemiologi untuk memastikan penyebab dan langkah penanganan yang tepat.“Contohnya, pada salah satu kasus dugaan keracunan MBG di wilayah Jateng, kami langsung berkoordinasi dengan BGN. Hasilnya, dapur penyedia makanan ditutup sementara, dan layanan ke sekolah-sekolah dihentikan sampai ada keputusan lanjutan,” terangnya.Jika SPPG tersebut ingin kembali beroperasi, akan dilakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap kualitas bahan makanan, higienitas dapur, dan proses distribusi makanan kepada penerima manfaat.Yunita juga mengajak seluruh pihak — mulai dari orang tua siswa, guru, hingga penyedia makanan — untuk terus membangun komunikasi terbuka agar program MBG berjalan lancar dan aman.“Ketika orang tua menyampaikan keluhan kepada guru, maka SPPG harus mau mendengar dan menindaklanjutinya. Teruslah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait kebersihan lingkungan, penjamah makanan, dan sarana pendukung lainnya,” tandas Yunita.Dengan adanya hotline aduan MBG di seluruh Jawa Tengah, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pengawasan bersama demi memastikan setiap penerima manfaat program mendapatkan makanan yang sehat, bergizi, dan higienis. (R)