Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah bergerak cepat memperkuat tata kelola Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) di beberapa lokasi pelaksanaan program.Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi tingkat menteri dan pimpinan lembaga guna merumuskan langkah konkret dalam perbaikan MBG.“Saya sampaikan betapa serius perhatian Bapak Presiden terhadap masalah ini. Atas petunjuk Presiden, kami bergerak cepat. Keselamatan anak adalah prioritas utama. Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa,” tegas Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan, Minggu.Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis:1. Menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk dilakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh.2. Melakukan evaluasi terhadap disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG, termasuk di luar lokasi terdampak.3. Memperbaiki sanitasi, khususnya kualitas air dan pengelolaan limbah, yang kini diawasi secara nasional.4. Meningkatkan keterlibatan lintas sektor, melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait dalam perbaikan program.5. Mewajibkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi setiap SPPG sebagai syarat mutlak.“SLHS sebelumnya bersifat administratif, tapi kini wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin itu terjadi lagi,” tegas Zulkifli.Selain itu, pemerintah meminta Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengoptimalkan peran Puskesmas dan UKS dalam melakukan pemantauan rutin terhadap pelaksanaan MBG di daerah.Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, percepatan sertifikasi SLHS menjadi langkah penting untuk menjamin standar kebersihan dapur MBG, kualitas SDM, serta proses pengolahan makanan.“Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi ini agar seluruh SPPG memenuhi standar kebersihan, standar SDM, dan standar pengolahan makanan,” jelas Budi.Menkes menargetkan percepatan sertifikasi dapat selesai dalam waktu satu bulan. “Kami bersama pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengontrol mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian makanan. Semua sudah disepakati agar kejadian serupa tidak terulang,” lanjutnya.Rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan berlangsung Rabu mendatang untuk mengevaluasi progres perbaikan. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri akan menggelar rapat teknis bersama kepala daerah, dinas pendidikan, dan dinas kesehatan yang turut dihadiri Menkes, Menteri Dikdasmen, pimpinan BGN, dan jajaran pemerintah terkait lainnya.Zulkifli menegaskan, seluruh langkah yang diambil dilakukan secara terbuka dan akuntabel, agar masyarakat yakin makanan dari program MBG benar-benar aman, sehat, dan bergizi.“Seluruh proses ini kami lakukan terbuka agar masyarakat tahu bahwa negara hadir dan tidak main-main dalam menjaga anak-anak Indonesia,” pungkasnya. (R)