Bandung (buseronline.com) - Kepala Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung, Maia Ferasani, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam menekan angka penularan HIV/AIDS. Menurutnya, isu ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan sinergi masyarakat luas.“Penanggulangan HIV/AIDS bukan hanya tugas pemerintah, melainkan memerlukan sinergi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di tingkat kewilayahan,” kata Maia dalam Pertemuan Koordinasi Pengelola Media Warga Peduli AIDS (WPA) dari 30 kecamatan se-Kota Bandung yang digelar di Auditorium Rosada Balai Kota Bandung, Selasa.Ia menekankan peran strategis media dalam menyebarkan informasi yang benar, menghapus stigma, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan maupun pengobatan HIV/AIDS.Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung, sejak 1991 hingga Maret 2025 tercatat 9.776 kasus HIV/AIDS kumulatif melalui Sistem Informasi HIV AIDS (SIHA). Dari jumlah tersebut, 5.746 Orang dengan HIV (ODHIV) tercatat patuh menjalani pengobatan.Hadir sebagai narasumber, Dr Almadina Rakhkmaniar, yang memaparkan materi Etika dan Strategi Pembuatan Konten dalam Isu Kelompok Marginal: Meningkatkan Pengetahuan dan Mengurangi Stigma.Ia menekankan beberapa poin penting dalam pemberitaan, di antaranya penggunaan bahasa positif seperti “Orang dengan HIV (ODHIV)” alih-alih istilah negatif, menjaga privasi individu, memastikan data valid dari sumber resmi, serta mendorong kesetaraan dalam penyajian konten di berbagai media.Pada kesempatan itu, KPA Kota Bandung juga menegaskan komitmennya mendukung visi global Three Zero 2030, yang meliputi:1. Zero Penularan Baru – melalui edukasi masyarakat dan promosi perilaku sehat.2. Zero Kematian Akibat AIDS – lewat peningkatan tes HIV dan kepatuhan pengobatan.3. Zero Diskriminasi – dengan mengedepankan konten edukatif dan humanis untuk menghapus stigma terhadap ODHIV.Pertemuan ini turut dihadiri stakeholder kewilayahan serta berbagai pihak yang bergerak di isu kesehatan masyarakat, dengan tujuan memperkuat strategi komunikasi publik yang etis, inklusif, dan berbasis data. (R)