Semarang (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggenjot realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya membangun generasi sehat dan tangguh. Namun, hingga kini masih dibutuhkan 2.418 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memenuhi target total 2.753 unit yang tersebar di 35 kabupaten/kota. Saat ini, baru tersedia 335 unit SPPG aktif.Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan jajaran pemerintah daerah se-Jateng di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Kamis, menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi penyediaan infrastruktur pendukung program MBG.“Ini bukti keseriusan kita dalam membangun generasi yang sehat dan tangguh. Tapi kita masih butuh lebih banyak SPPG, karena itu adalah kompartemen penting dalam mendukung program MBG,” ujar Gubernur Luthfi.Menurut data terbaru, realisasi penerima manfaat MBG di Jateng baru mencapai 9,8 persen atau 953.912 orang dari potensi total lebih dari 9,6 juta jiwa. Target sasaran program mencakup siswa sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.Adapun daerah dengan capaian SPPG tertinggi adalah Kabupaten Banyumas (32 unit), Blora (21), dan Cilacap (16). Sebaliknya, daerah seperti Batang, Pekalongan, Semarang, Rembang, Magelang, dan Banjarnegara masih tergolong rendah dan menjadi fokus intervensi Satgas MBG.Luthfi menyebut bahwa Pemprov Jateng telah menyiapkan 26 aset lahan dengan total luas hampir 280 ribu meter persegi yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan dapur SPPG, termasuk bersinergi dengan instansi vertikal seperti Polri dan TNI.“Target SPPG di Jateng harus tercapai. Saat ini baru 335 unit, artinya ada sesuatu yang tersumbat. Maka mumpung seluruh pengemban fungsi ada di sini, mari kita buka penyumbat itu bersama-sama,” tegasnya.Untuk mengakselerasi program, Gubernur Luthfi merumuskan enam langkah strategis:1. Pemberdayaan ekonomi dan kelembagaan lokal melalui BUMDes, gapoktan, dan pelaku usaha daerah.2. Perbaikan tata kelola dan koordinasi pemerintahan.3. Pendataan dan validasi sasaran program secara akurat.4. Pengawasan ketat terhadap keamanan dan sanitasi pangan.5. Monitoring pasokan bahan baku secara berkala.6. Edukasi gizi dan kampanye antipemborosan makanan.Ia juga mendorong seluruh kabupaten/kota segera membentuk Satgas MBG sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri. Kabupaten Jepara menjadi contoh yang telah membentuk Satgas lebih awal.“Setelah rapat ini, segera lapor ke bupati atau wali kota masing-masing untuk menerbitkan SK pembentukan Satgas. Dengan adanya Satgas, koordinasi pusat dan daerah akan lebih cepat, dan intervensi bisa segera dilakukan,” kata Luthfi.Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha, turut memberikan apresiasi atas kepemimpinan Gubernur Jateng.“Saya senang dengan pimpinan seperti ini. Beliau tegas, hafal di luar kepala, dan instruksinya jelas,” kata Dadang.Ia menjelaskan, hingga 28 Juli 2025, terdapat 2.378 SPPG aktif di seluruh Indonesia yang melayani sekitar 7,4 juta penerima manfaat. Estimasi anggaran operasional mencapai Rp111,55 M per hari atau sekitar Rp2,23 T untuk 20 hari pelayanan.Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno, Wakapolda Jateng, Kasdam IV/Diponegoro, dan Kepala BIN Daerah (Kabinda). Selain itu, hadir pula 35 kepala atau wakil kepala daerah se-kabupaten/kota, lengkap bersama Dandim dan Kapolres masing-masing, serta jajaran OPD Provinsi Jawa Tengah yang terkait.Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan penyelesaian pemenuhan dapur SPPG dapat rampung secara bertahap hingga akhir 2025, demi mewujudkan visi pembangunan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan mandiri. (R)