Makkah (buseronline.com) - Memasuki hari ke-54 penyelenggaraan ibadah haji 2025, perhatian terhadap layanan kesehatan jemaah semakin menjadi sorotan. Berdasarkan data Siskohatkes per 24 Juni 2025, tercatat 386 jemaah wafat dan 225.852 kunjungan rawat jalan di Daerah Kerja Makkah dan Madinah hingga pukul 16.00 Waktu Arab Saudi (WAS).Tingginya angka kunjungan medis tersebut menimbulkan masukan dari berbagai pihak, termasuk para jemaah, yang menyampaikan keluhan terbatasnya jumlah petugas kesehatan di pos layanan, baik di kloter maupun hotel tempat menginap.“Saya dari Kloter 32, Enrekang. Saat berobat di Pos Kesehatan, hanya ada satu dokter dan satu perawat, padahal jumlah jemaah kami sekitar tiga ratusan orang, banyak yang lansia,” ungkap Mariani Kadang, jemaah asal Sulawesi Selatan, saat ditemui di Hotel 211, Senin (23/6/2025).Hal senada disampaikan oleh Suherman S Bakak, jemaah dari kloter yang sama. Ia menilai tekanan kerja yang dihadapi petugas cukup berat dan berisiko menurunkan kualitas layanan.“Kalau hanya satu dokter yang melayani ratusan jemaah, tentu akan kewalahan. Kesehatan petugas juga perlu diperhatikan karena mereka bekerja dalam tekanan dan waktu istirahat yang terbatas,” ujarnya.Beberapa petugas kesehatan di lapangan turut menyuarakan realita yang mereka hadapi. Dalam sejumlah kasus, satu tim medis bertanggung jawab atas dua hotel karena keterbatasan tenaga kesehatan.“Di hotel 210, kami dari Kloter KJT dengan satu dokter, satu perawat, dan satu tenaga dari Petugas Haji Daerah (PHD), juga membantu jemaah di hotel 211 yang belum memiliki petugas TKHK,” jelas dr. Muhammad Ulin Nuha, TKHK dari Kloter KJT 20 Jawa Barat.Menurutnya, skema pelayanan yang berbasis hotel, bukan kloter, menyebabkan distribusi petugas menjadi tidak merata. Ia menyebutkan bahwa idealnya, satu dokter dan satu perawat sebaiknya melayani 120–150 jemaah.“Kalau ada yang harus dirujuk ke rumah sakit, minimal butuh 2–5 jam. Jika hanya satu petugas yang tinggal di hotel sementara yang lain merujuk, maka pelayanan di hotel bisa terganggu,” katanya.dr Ulin mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan reformulasi komposisi kloter, termasuk penyesuaian rasio dan beban kerja petugas, agar distribusi layanan medis menjadi lebih optimal.Masukan dari jemaah dan petugas lapangan ini diharapkan menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh sistem pelayanan kesehatan haji. Penyelenggaraan haji yang menyentuh aspek spiritual dan fisik secara intensif memerlukan dukungan penuh dari sisi kesehatan.Pemerintah diharapkan dapat menjadikan evaluasi ini sebagai dasar untuk menyusun kebijakan perbaikan, terutama terkait jumlah dan distribusi tenaga medis di lapangan, baik di pos kloter maupun hotel tempat jemaah menginap.Dalam konteks penyelenggaraan haji sebagai momen spiritual nasional dan internasional, pelayanan kesehatan yang kuat bukan sekadar penunjang, melainkan elemen vital untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan jutaan umat Muslim yang menjalankan rukun Islam kelima ini. (R)