Jakarta (buseronline.com) - Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mendorong penguatan layanan kesehatan gigi secara menyeluruh, mulai dari edukasi sejak dini hingga pemerataan tenaga medis ke pelosok negeri.Hal ini disampaikannya saat menghadiri pelantikan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) periode 2025-2030 di Jakarta, Sabtu.Dalam sambutannya, Menkes menyoroti tingginya angka permasalahan gigi dan mulut berdasarkan data Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah menjangkau hampir 9 juta penduduk.“Saya kaget ketika melihat datanya. Masalah kesehatan gigi ternyata paling tinggi di masyarakat, bahkan melebihi hipertensi. Sekitar 50% masyarakat usia 0-60 tahun mengalami gigi berlubang, 37% kehilangan gigi, dan 12,4% mengalami masalah gusi,” ungkap Menkes Budi.Menkes menekankan pentingnya pendekatan promotif dan preventif melalui edukasi sejak dini. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah mengintegrasikan materi kesehatan gigi dalam kurikulum wajib di PAUD, TK, dan SD, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan.“Anak-anak harus belajar menyikat gigi yang benar sejak dini. Ini harus menjadi bagian dari pendidikan dasar,” tambahnya.Ia juga mengajak masyarakat untuk rutin memeriksakan gigi setiap enam bulan serta mendorong peran dokter gigi sebagai edukator yang ramah dan dekat dengan anak-anak.Sebagai bagian dari penguatan layanan primer, Kemenkes meminta PDGI untuk menyusun standar layanan dasar kesehatan gigi di Puskesmas.Standar ini mencakup layanan pemeriksaan, penambalan, perawatan akar, pencabutan, perawatan gusi, hingga penyediaan gigi palsu bagi lansia.Dalam upaya pemerataan tenaga medis, Kemenkes juga mengusulkan pemberian tunjangan khusus bagi dokter spesialis yang ditempatkan di wilayah terpencil, termasuk kemungkinan insentif serupa bagi dokter gigi yang bertugas di daerah minim layanan.“Saya bekerja berdasarkan data. Kalau masalah gigi paling tinggi, maka harus jadi prioritas utama,” tegas Menkes.Ketua Umum PB PDGI drg Usman Sumantri menyambut baik arahan Menkes dan menegaskan komitmen PDGI dalam memperkuat layanan kesehatan gigi di seluruh Indonesia.Saat ini, Indonesia memiliki 53.886 dokter gigi, namun hanya 699 orang di antaranya adalah dokter spesialis. Artinya, satu spesialis harus melayani sekitar 62.000 penduduk.Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, sebanyak 56,9% penduduk usia di atas tiga tahun mengalami masalah gigi dan mulut, dengan 88% di antaranya menderita karies. Namun, hanya 6,2% yang menyikat gigi dengan benar.“Artinya, hanya satu dari 16 orang yang menyikat gigi secara benar,” kata drg Usman.PDGI juga menyampaikan sejumlah masukan kebijakan, termasuk penempatan dokter gigi di seluruh Puskesmas, penyediaan peralatan dasar seperti rontgen dan alat scaling, serta penguatan edukasi di sekolah-sekolah.“Kami siap membantu mengisi 26,8% Puskesmas yang belum memiliki dokter gigi,” ujarnya.Terkait pembiayaan, PDGI mengapresiasi langkah Kemenkes memperluas cakupan layanan gigi dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).Berdasarkan data BPJS 2022, kunjungan layanan gigi mencapai lebih dari 11 juta, dengan estimasi anggaran sebesar Rp1,2 triliun pada 2030.“Padahal yang terlayani baru sekitar 10% dari yang membutuhkan. Jika cakupan diperluas, dampaknya akan besar terhadap kualitas hidup dan penghematan biaya kesehatan,” jelasnya.Sebagai langkah jangka panjang, PDGI mendorong perluasan program beasiswa afirmasi LPDP untuk calon dokter gigi dan spesialis, guna memperkuat layanan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.“Kami siap berkontribusi penuh dalam semua program Kemenkes. Komitmen kami adalah memastikan layanan kesehatan gigi dan mulut yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan untuk seluruh masyarakat Indonesia,” pungkas drg Usman. (R)