Denpasar (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat langkah-langkah pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) untuk mempertahankan status Bali sebagai provinsi bebas PMK.Upaya ini dirumuskan dalam Rapat Koordinasi Penyakit Hewan Menular Strategis yang digelar di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bali.Rapat tersebut melibatkan Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Bali, sektor peternakan, dan asosiasi profesi. Fokus utama pertemuan adalah mencegah ancaman penyebaran PMK akibat tingginya mobilitas perdagangan ternak dan perubahan iklim.Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menegaskan pentingnya sinergi berbagai pihak. "Pencegahan melalui pengawasan ketat lalu lintas hewan, vaksinasi yang merata, dan edukasi peternak harus menjadi prioritas utama. Kolaborasi yang solid sangat penting untuk menjaga subsektor peternakan Bali," ujarnya.Selain PMK, Bali juga menghadapi ancaman penyakit lain seperti African Swine Fever (ASF) dan Rabies. Dengan populasi babi yang besar, ASF menjadi perhatian serius karena dampaknya terhadap perekonomian lokal. Sementara itu, pengendalian Rabies juga menjadi prioritas untuk melindungi masyarakat dan wisatawan.Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bali, I Wayan Sunada, menyampaikan komitmennya untuk menjaga Bali tetap bebas dari PMK."Kami terus meningkatkan pengawasan, memperkuat biosekuriti, dan mengedukasi peternak tentang pentingnya kesehatan hewan. Langkah ini penting untuk melindungi sektor peternakan dan menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata yang aman," ungkapnya.Kementan mendukung Bali dengan mendistribusikan 50.000 dosis vaksin PMK, obat-obatan, vitamin, dan desinfektan pada akhir 2024. Selain itu, Satgas PMK Nasional dan Balai Veteriner turut membantu pelaksanaan vaksinasi dan pengawasan di lapangan.Bali juga telah memperkuat biosekuriti di 57 kecamatan dan menggencarkan Program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk meningkatkan kesadaran peternak dalam mencegah penyebaran penyakit hewan menular.Semua pihak sepakat bahwa upaya pencegahan PMK harus dilakukan secara terpadu. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan sektor peternakan, yang merupakan salah satu pilar ekonomi Bali.Dengan komitmen yang kuat, Bali diharapkan dapat mempertahankan statusnya sebagai provinsi bebas PMK dan menjaga kepercayaan masyarakat serta wisatawan terhadap keamanan produk hewan di Pulau Dewata. (R)