Jakarta (buseronline.com) - Badan Akreditasi Pendidikan Kedokteran Spesialis atau Accreditation Council of Graduate Medical Education (ACGME), ACGME Internasional (ACGME-I), dan Kemenkes RI dengan bangga mengumumkan kerja sama dalam Inisiatif Perluasan dan Peningkatan Sistem Pendidikan Kedokteran Spesialis di Republik Indonesia sebagai bagian dari Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia.ACGME memiliki ACGME Global Services, yakni sebuah departemen untuk memajukan misi ACGME, yakni meningkatkan kualitas pendidikan dokter spesialis dan fellowship.Sementara itu, ACGME-I merupakan sebuah organisasi independen yang memberikan akreditasi kepada institusi dan program pendidikan dan pelatihan spesialis dokter di luar Amerika Serikat.“ACGME, yang mengawasi standar Pendidikan Kedokteran Spesialis untuk Rumah Sakit Pendidikan di Amerika Serikat, banyak di antaranya yang sudah diakui kualitasnya di seluruh dunia, telah terlibat untuk membantu menyelaraskan standar pendidikan GME [pendidikan kedokteran spesialis] Indonesia dengan institusi-institusi terhormat ini,” kata Menkes RI Budi Gunadi Sadikin pada peluncuran Acara Pendidikan Kedokteran Spesialis Berbasis Rumah Sakit di Indonesia di Jakarta.“Kami mengandalkan keahlian mereka untuk memandu standar pendidikan kami," ujarnya.Di bawah perjanjian tripartit tersebut, Layanan Global ACGME akan memanfaatkan pengalamannya secara global untuk menilai lanskap pendidikan kedokteran pascasarjana di Indonesia.“ACGME sangat bangga telah dipilih oleh Pemerintah Indonesia untuk memainkan peran kunci dalam transformasi sistem kesehatannya yang monumental dengan mengidentifikasi peluang untuk menyelaraskan sistem nasionalnya dengan standar internasional,” kata Presiden dan Chief Executive Officer ACGME Thomas J Nasca MD MACP.“Kami mengakui tantangan unik dari upaya ini dan membayangkan manfaat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesehatan populasi di negara terpadat keempat di dunia," ungkapnya.Selain itu, ACGME-I secara terpisah akan melakukan peninjauan terhadap sejumlah institusi di Indonesia untuk menilai kesesuaian mereka dengan standar akreditasi internasional. (R)