Semarang (buseronline.com) - Guna mempercepat penurunan stunting, BKKBN Jawa Tengah memperkuat sinergi dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Jawa Tengah.Jaringan kader PKK yang menyentuh akar rumput, dinilai efektif memberikan edukasi tentang kesehatan ibu hamil dan pengasuhan balita.Hal itu terungkap, seusai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Eka Sulistia, bertemu Pj Ketua TP PKK Jawa Tengah Shinta Nana Sudjana beserta jajaran pengurus, di Kantor PKK Provinsi Jawa Tengah.Menurut Eka, stunting di Jawa Tengah disebabkan tidak hanya kurangnya gizi akibat kemiskinan. Pola asuh yang salah justru menjadi penyebab stunting, seperti yang ditemui saat melakukan peninjauan langsung ke masyarakat.Di mana sejumlah ibu bekerja yang anaknya dalam pengasuhan nenek atau orang lain, mendapat pengasuhan yang kurang tepat, khususnya dalam konsumsi makanan.Melihat kondisi tersebut, dia meminta dukungan Pj Ketua TP PKK Jawa Tengah untuk terus menggerakkan PKK hingga tingkatan dasa wisma, guna menekan angka tersebut.Terlebih, di tingkatan paling bawah tersebut, para anggotanya saling mengenal dan memahami satu sama lain.“Pemberdayaan dasa wisma, bisa memberikan edukasi tentang pola asuh. Karena sebenarnya di Jateng banyak makanan bergizi, mulai dari telur, ikan, dan banyak lagi. Nah barangkali pemberian makanan pendamping ASI yang masih harus dilakukan dengan lebih baik lagi,” tutur Eka.Ia menyebut, nantinya BKKBN Jawa Tengah akan bekerja sama dengan kelompok kerja yang dimiliki oleh PKK Jateng. Dengan demikian, penurunan stunting akan dilakukan secara sistematis.Di antaranya, pendampingan gizi ibu hamil, gerakkan Posyandu, pendampingan keluarga yang belum ber-KB, dan pendampingan pasangan yang mau menikah.“Dan yang terpenting, komitmen Ketua TP PKK. Nanti menurut Ketua PKK Jawa Tengah, akan dilombakan dan yang terbaik akan diberikan apresiasi,” tuturnya.Disinggung tentang angka penurunan stunting di Jawa Tengah, saat ini pihaknya tengah menunggu update hasil evaluasi.“Hingga 2022 posisi kita di 20,8 persen menurut SSGI. Untuk evaluasi 2023 kita sedang menunggu,” pungkasnya. (R)