Bandung (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) meluncurkan fitur baru Angkut ODGJ melalui aplikasi Sapawarga untuk meningkatkan pelayanan dan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Dilansir dari laman Jabarprov, fitur tersebut dirancang agar proses penanganan
ODGJ lebih terkoordinasi, mulai dari penjemputan, pengangkutan, hingga pengiriman pasien ke rumah sakit rujukan. Seluruh tahapan akan dipantau secara digital dan real time.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, inovasi ini hadir untuk mengatasi persoalan penanganan ODGJ yang selama ini kerap mengalami pemindahan dari satu daerah ke daerah lain tanpa kepastian pelayanan.
Menurutnya, kondisi tersebut merupakan persoalan klasik yang harus segera diselesaikan. Pemerintah daerah tidak boleh lagi saling melempar tanggung jawab dalam menangani pasien
ODGJ.
"Selama ini rantai pengiriman ODGJ itu dari Cirebon ke Indramayu, ke Subang, Karawang, Bekasi, Depok, Bogor, Cianjur, Bandung Barat, Kota Bandung, Sumedang, Kuningan, Majalengka, balik lagi ke Cirebon. Sampai ODGJ-nya nanya 'anu gelo teh saha'," ujar Dedi, pada 13 November 2026.
Ia menjelaskan, melalui fitur Angkut
ODGJ yang dapat diakses di aplikasi Sapawarga atau laman angkutodgj.jabarprov.go.id, setiap proses penanganan pasien akan tercatat dan dapat dipantau oleh instansi terkait.
"Nanti semua proses pengangkutan dan pengiriman ke rumah sakit yang sudah ditentukan akan kita pantau melalui aplikasi. Jadi datanya masuk, rutenya jelas, dan tanggung jawabnya jelas," katanya.
Dengan sistem tersebut, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial kabupaten/kota, serta rumah sakit rujukan dapat mengetahui perkembangan penanganan pasien. Hal ini sekaligus mencegah pasien terlantar selama proses pengiriman atau mengalami penolakan rumah sakit.
Dedi menegaskan, Pemprov Jabar berkomitmen memastikan pasien ODGJ mendapatkan perawatan hingga kondisinya dinyatakan sehat. Setelah diperbolehkan pulang, pasien akan dikembalikan kepada keluarga.
Apabila keluarga tidak bersedia menerima kembali pasien atau mengalami kendala biaya pengobatan, pemerintah provinsi siap memberikan bantuan.
"Kalau keluarganya tidak menerima atau obatnya mahal, Pemprov akan bantu sampai selesai. Kita tidak akan lepas tangan di tengah jalan," tegasnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan sendiri maupun main hakim sendiri terhadap
ODGJ yang ditemukan di lingkungan sekitar. Penanganan harus dilakukan melalui mekanisme yang tepat dengan mengedepankan nilai kemanusiaan.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Jabar melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, rumah sakit jiwa, serta pemerintah kabupaten/kota. Data pasien yang masuk ke aplikasi juga akan menjadi dasar perencanaan kebutuhan obat, fasilitas perawatan, anggaran, dan rehabilitasi sosial.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar, menjelaskan bahwa masyarakat yang melaporkan keberadaan
ODGJ melalui fitur tersebut harus menyertakan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor ponsel.
Setelah laporan masuk, Dinas Sosial Jawa Barat akan melakukan verifikasi dan validasi. Jika laporan dinyatakan valid, fasilitas kesehatan tingkat pertama akan melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan kondisi pasien.