Semarang (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) berupaya memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi kelompok masyarakat yang selama ini belum tersentuh bantuan pemerintah.
Dilansir dari laman Jatengprov, guru ngaji dan marbot masjid menjadi salah satu sasaran yang diusulkan untuk mendapatkan perlindungan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Upaya tersebut dibahas dalam audiensi antara Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Sutopo Patria Jati, dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, di Semarang, pada 9 November 2026.
Dalam pertemuan itu, Sutopo mengungkapkan masih terdapat sejumlah kelompok masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan, tetapi belum sepenuhnya terakomodasi dalam skema bantuan pemerintah.
Di antaranya guru ngaji, guru agama, dan marbot masjid yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.
Menurut Sutopo, perlu dilakukan pemetaan ulang terhadap kelompok penerima manfaat agar perlindungan kesehatan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan anggaran melalui realokasi dari pos pembiayaan yang jumlah penerimanya mulai berkurang kepada kelompok masyarakat yang belum mendapatkan jaminan kesehatan.
Ia juga menekankan pentingnya gotong royong dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan program JKN. Dukungan tidak hanya diharapkan dari pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat, lembaga filantropi, hingga perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR).
"Pemerintah daerah perlu dibantu dari berbagai pihak dan sumber yang ada, terutama masyarakat, lembaga filantropi, maupun CSR," kata Sutopo.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyambut positif usulan perluasan perlindungan kesehatan tersebut. Pemprov Jateng berkomitmen mengupayakan agar guru ngaji dan marbot masjid turut memperoleh jaminan kesehatan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Zulfachmi Wahab, menjelaskan bahwa pembiayaan jaminan kesehatan di Jawa Tengah selama ini dilakukan melalui dua skema, yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).