Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI terus memperkuat upaya percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC) melalui peningkatan penemuan kasus dan pemberian terapi pencegahan bagi masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC.
Dilansir dari laman Kemkes, upaya tersebut mulai menunjukkan hasil di
DKI Jakarta. Cakupan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) yang sebelumnya masih di bawah 5 persen dalam dua hingga tiga tahun lalu, kini meningkat menjadi lebih dari 26 persen.
Peningkatan tersebut menjadi salah satu hal yang dievaluasi Wakil Menteri Kesehatan RI dr Benjamin Paulus Octavianus, saat melakukan monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di Kecamatan Taman Sari, Jakarta, pada 2 November 2026.
Kegiatan tersebut turut melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi
DKI Jakarta, delapan Puskesmas, serta sejumlah rumah sakit, di antaranya RS Pelni, RS Sumber Waras, dan RS Cengkareng.
Benjamin mengatakan, selama ini penanganan TBC di Indonesia sudah berjalan cukup baik dari sisi pengobatan pasien. Namun, upaya pencegahan melalui pelacakan kontak erat dan pemberian obat pencegahan masih perlu ditingkatkan.
Menurutnya, masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC harus segera ditelusuri untuk mengetahui risiko penularan. Mereka yang memenuhi indikasi medis perlu mendapatkan terapi pencegahan, sedangkan pasien yang telah terdiagnosis harus segera menjalani pengobatan.
"Selama ini kita cukup baik dalam mengobati pasien TBC. Tantangan kita adalah pencegahan. Jika ditemukan kontak erat yang berisiko tertular, mereka harus segera dilacak dan diberikan obat pencegahan, sementara pasien yang sudah sakit langsung diobati. Dengan begitu, kasus baru bisa dicegah sebelum berkembang menjadi penyakit," ujar Benjamin.
Ia mengapresiasi peningkatan cakupan pemberian TPT di
DKI Jakarta yang telah mencapai lebih dari 26 persen. Capaian tersebut dinilai menjadi kemajuan penting dalam memperkuat upaya pencegahan penularan TBC.
Meski demikian, Benjamin mengakui pelacakan kontak erat di Jakarta masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama tingginya mobilitas masyarakat dan aktivitas pekerjaan di luar rumah.
Karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah, Puskesmas, rumah sakit, hingga pemerintah wilayah agar penemuan kasus dan pemberian terapi pencegahan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.