Tarutung (buseronline.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) meluncurkan program layanan terintegrasi One Day Service bagi ibu melahirkan.
Peluncuran program tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Disdukcapil dan seluruh kepala puskesmas se-Kabupaten Tapanuli Utara. Kegiatan berlangsung di Aula Dinkes PPKB Tapanuli Utara, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinkes PPKB Tapanuli Utara, dr Ganda Nainggolan, beserta sekretaris dinas, para kepala bidang dan staf. Turut hadir Direktur RSUD Tarutung, dr Bobby Simanjuntak, Kepala Disdukcapil Tapanuli Utara, Romusa Simanungkalit ST MM, beserta jajaran, serta seluruh kepala puskesmas.
Melalui program One Day Service, ibu yang melahirkan di puskesmas dapat langsung memperoleh dokumen kependudukan bagi bayinya tanpa harus datang kembali ke kantor Disdukcapil untuk mengurus administrasi.
Dokumen yang diterbitkan meliputi akta kelahiran bayi, Kartu Keluarga (KK) terbaru dengan penambahan anggota keluarga, serta Kartu Identitas Anak (KIA).
Inovasi pelayanan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya orang tua yang baru dikaruniai anak. Selain menghemat waktu, program tersebut juga mengurangi biaya transportasi dan menghindarkan masyarakat dari antrean pengurusan dokumen di kantor Disdukcapil.
Tidak hanya itu, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sejak bayi dilahirkan juga akan mempermudah proses pendaftaran dan integrasi bayi baru lahir ke dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan.
Melalui kolaborasi antara Dinkes PPKB, Disdukcapil dan seluruh puskesmas, Pemkab Tapanuli Utara terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, efektif, dan terintegrasi.
Program ini menjadi salah satu langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memastikan setiap anak mendapatkan hak administrasi kependudukan sejak awal kehidupannya. (Galung)