Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) bersama Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menegaskan komitmen untuk memperkuat kolaborasi dalam membenahi sistem kesehatan nasional.
Dilansir dari laman Kemkes, fokus kerja sama tersebut meliputi reformasi pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (
JKN), peningkatan kesejahteraan tenaga medis, serta penguatan perlindungan hukum bagi
dokter di seluruh Indonesia.
Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 IDI sekaligus Hari Dokter Nasional yang diselenggarakan di Sekretariat PB IDI pada 24 Oktober 2026.
Dalam momentum tersebut,
Kemenkes menyampaikan apresiasi atas dedikasi para
dokter yang terus menjadi garda terdepan dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Profesi dokter juga disebut memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi, mencerminkan pentingnya integritas, komunikasi, dan empati dalam memberikan pelayanan medis.
Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof Dante Saksono Harbuwono mengatakan bahwa tantangan sektor kesehatan semakin kompleks, mulai dari pemerataan distribusi tenaga medis hingga meningkatnya beban pelayanan
JKN. Kondisi tersebut membutuhkan langkah konkret dan sinergi yang erat antara pemerintah dan organisasi profesi.
"Tantangan kesehatan semakin kompleks, mulai dari pemerataan akses hingga penguatan sistem pembiayaan JKN. Kemenkes terus berupaya melalui penyederhanaan administrasi profesi, penurunan beban SKP, serta peningkatan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis. Namun, Kemenkes tidak dapat berjalan sendiri. IDI adalah mitra strategis pemerintah. Mari jadikan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi demi mewujudkan sistem kesehatan yang kuat, berkelanjutan, dan berkeadilan," ujar Dante.
Kemenkes mencatat bahwa hingga Agustus 2026, kepesertaan
JKN telah mencapai 99,10 persen dari total penduduk Indonesia. Pada saat yang sama, beban pelayanan kesehatan meningkat hingga 75 persen dibandingkan dengan 2019.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, pemerintah terus mendorong sejumlah langkah strategis, antara lain penerapan sistem rujukan berbasis kemampuan pelayanan, implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), serta penyesuaian regulasi terkait administrasi profesi dokter.
Sementara itu, Ketua Umum PB IDI dr Slamet Budiarto menekankan pentingnya mewujudkan sistem pembiayaan kesehatan yang adil sekaligus menjamin perlindungan hukum dan kesejahteraan bagi seluruh
dokter Indonesia.
Menurutnya, peringatan HUT ke-76 IDI harus menjadi momentum untuk memperkuat persatuan profesi, menegakkan etika kedokteran, serta memperjuangkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan.