Jakarta (buseronline.com) - Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi G Sadikin menilai sektor kesehatan memiliki potensi besar menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja.
Dilansir dari laman Kemkes, dengan nilai belanja kesehatan mencapai sekitar 40 miliar
dolar AS per tahun, sektor ini dinilai membuka peluang investasi dan kerja sama internasional yang menjanjikan.
Hal tersebut disampaikan Budi dalam kegiatan KADIN Monthly Economic Diplomatic Breakfast (K-MEd) yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Kementerian Kesehatan, Jakarta, pada 9 Oktober 2026.
Budi mengatakan, sektor kesehatan berpotensi tumbuh lebih dari 8 persen, termasuk dalam penciptaan lapangan kerja. Karena itu, pemerintah mendorong peningkatan investasi dan kerja sama dengan berbagai negara untuk mengoptimalkan potensi tersebut.
"Di sektor kesehatan itu opportunity-nya besar sekali. Itu salah satu sektor yang sebenarnya menjanjikan, bisa tumbuh di atas 8 persen, dan juga lapangan kerjanya bisa tumbuh di atas 8 persen. Oleh karena itu, kita bicara mengenai kesempatan investasi atau kerja sama dengan luar negeri," ujar Budi.
Menurutnya, peningkatan belanja kesehatan dapat membuka peluang ekonomi yang jauh lebih besar bagi Indonesia. Jika tingkat belanja kesehatan Indonesia menyamai Malaysia, potensi tambahan belanja diperkirakan mencapai 84 miliar
dolar AS.
Sementara itu, jika mencapai tingkat Singapura, potensinya disebut dapat mencapai sekitar 840 miliar dolar AS per tahun. "Ini adalah peluang. Jadi, sektor kesehatan sebenarnya bukan biaya, melainkan investasi," katanya.
Budi menegaskan, pengembangan sektor kesehatan perlu didukung investasi dan penguatan industri dalam negeri, bukan hanya mengandalkan belanja pemerintah. Dengan demikian, pertumbuhan sektor ini diharapkan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas, meningkatkan daya saing industri nasional, serta memperluas kesempatan kerja.
Selain membahas investasi, Budi turut menyoroti pentingnya memperkuat representasi negara-negara Global South dalam organisasi internasional. Ia menyebut kelompok negara tersebut mencakup lebih dari 60 persen populasi dunia, tetapi keterwakilannya dalam pengambilan keputusan internasional dinilai belum signifikan.
"Saya memang diminta oleh Bapak Presiden untuk maju mewakili Global South countries. Karena Global South countries ini lebih dari 60 persen populasi dunia adanya di Global South. Tetapi suara dan representasi kita di organisasi-organisasi internasional itu belum signifikan," ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa pandemi COVID-19 menjadi bukti pentingnya kerja sama antarnegara dalam menghadapi krisis kesehatan. Menurutnya, keterhubungan masyarakat dunia membuat setiap negara membutuhkan dukungan dan kolaborasi internasional.
"Pengalaman kita waktu pandemi, tidak mungkin ada satu negara yang bisa selamat sendiri. Karena secara global, delapan miliar orang ini sudah saling terhubung. Itu sebabnya kita harus merangkul semua menjadi satu," ujarnya.