Bekasi (buseronline.com) - Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen memperkuat pelayanan kesehatan lintas daerah guna memastikan masyarakat tetap mendapatkan penanganan medis, meskipun berada di luar wilayah administratif tempat tinggalnya.
Dilansir dari laman Jabarprov, komitmen tersebut disampaikan Plt Bupati
Bekasi, dr Asep Surya Atmaja, usai mengikuti rapat koordinasi kepala daerah se-
Jawa Barat yang dipimpin Gubernur
Jawa Barat Dedi Mulyadi di Kantor Wali Kota Depok, pada 7 Oktober 2026.
Rapat koordinasi tersebut membahas sejumlah isu strategis di bidang kesehatan, di antaranya penguatan layanan kesehatan, penurunan angka kematian ibu (AKI), percepatan penurunan stunting, pelayanan bagi tenaga kerja nonformal, serta kerja sama pelayanan dengan rumah sakit.
Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama layanan kesehatan dengan sejumlah rumah sakit.
Asep Surya Atmaja menegaskan, kerja sama lintas wilayah menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terkendala batas administrasi daerah.
"Jangan sampai ke depannya pasien-pasien itu terbengkalai. Siapa pun orang Tasik sakit di
Bekasi, layani di
Bekasi, begitu juga orang
Bekasi yang sakit di daerah lain harus dilayani," ujarnya.
Menurut Asep, keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat diperlukan untuk memperkuat koordinasi antardaerah sehingga masyarakat yang membutuhkan penanganan medis tetap mendapatkan pelayanan.
"Inilah kesepakatan yang hari ini kita buat. Jadi orang
Bekasi sakit di mana, harus tetap mendapatkan pelayanan," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, dr Arief Kurnia menyampaikan bahwa pembahasan tersebut juga menitikberatkan pada upaya menekan prevalensi stunting serta angka kematian ibu dan balita.
Ia mengungkapkan, prevalensi stunting di Kabupaten
Bekasi pada tahun ini mengalami penurunan sekitar lima persen. Capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas perangkat daerah, termasuk Bappeda, Dinas Kesehatan, dan organisasi perangkat daerah lainnya.
"Untuk stunting memang hasil kolaborasi dengan perangkat daerah lain. Ada tim stunting di Kabupaten Bekasi yang melibatkan Bappeda, Dinas Kesehatan dan organisasi perangkat daerah lainnya," jelas Arief.
Selain itu, kerja sama pelayanan kesehatan juga mencakup penanganan kasus-kasus tertentu yang belum mendapatkan jaminan pembiayaan melalui BPJS Kesehatan, termasuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Arief menegaskan, Kabupaten Bekasi siap berkolaborasi dengan pemerintah provinsi untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan khusus.