Bandung (buseronline.com) - Pemerintah Kota (Pemko) Bandung terus memperkuat strategi Suluh, Temukan, Obati, dan Pertahankan (STOP) sebagai upaya menekan penularan HIV/AIDS sekaligus menghapus stigma dan diskriminasi terhadap Orang dengan HIV (ODHIV).
Dilansir dari laman Jabarprov, langkah tersebut menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Program Pencegahan dan Penanggulangan
HIV/AIDS Tahun 2026 yang digelar pada 28 Juli 2026 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian HIV/AIDS tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan konsistensi, kedisiplinan, dan dukungan seluruh elemen masyarakat.
"Yang kita lawan adalah virus
HIV dan perilaku yang berisiko menularkannya. Bukan manusianya. Tidak boleh ada stigma dan diskriminasi terhadap siapa pun," ujar Farhan.
Ia mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandung, hingga organisasi masyarakat yang selama ini aktif mendukung penanggulangan HIV/AIDS.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bandung, hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 10.771 kasus
HIV/AIDS secara kumulatif sejak 1991. Dari jumlah tersebut, faktor risiko penularan terbesar berasal dari hubungan seksual heteroseksual dengan persentase mencapai 38,53 persen.
Menurut Farhan, perubahan pola penularan tersebut menjadi tantangan yang harus direspons melalui strategi penanganan yang lebih adaptif tanpa mengabaikan pendekatan kemanusiaan.
Ia menambahkan, Kota Bandung telah memiliki dasar hukum yang mendukung pencapaian target global Three Zero pada 2030, yakni nol infeksi baru
HIV, nol kematian akibat AIDS, serta nol stigma dan diskriminasi.
"Siapa pun selama dia manusia adalah saudara kita. Pendekatan kemanusiaan harus tetap dikedepankan. Diskriminasi hanya akan membuat penanggulangan HIV/AIDS semakin sulit," katanya.
Sebagai langkah pencegahan, Farhan meminta Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial memperkuat identifikasi terhadap aktivitas yang berpotensi meningkatkan risiko penularan
HIV/AIDS.