Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah memperkuat komitmen percepatan eliminasi kusta di Indonesia melalui penguatan penemuan kasus secara aktif, pengobatan sedini mungkin, serta kolaborasi lintas sektor.
Dilansir dari laman Kemkes, komitmen tersebut ditegaskan dalam Konferensi Nasional Kusta 2026 bertajuk Percepatan Eliminasi Kusta: Komitmen Indonesia, Kolaborasi Global yang digelar di
Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, upaya eliminasi kusta tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan semata. Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah.
"Penanganan kusta harus menjadi gerakan lintas sektor. Edukasi, komunikasi, sekolah, organisasi keagamaan, hingga dunia usaha harus bergerak bersama menghapus stigma dan mempercepat deteksi serta pengobatan," kata Pratikno.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan beban kasus kusta tertinggi di dunia. Karena itu, komitmen seluruh kepala daerah diperlukan agar eliminasi kusta menjadi prioritas pembangunan di masing-masing daerah.
Sementara itu,
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kusta merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, bukan kutukan, dan dapat disembuhkan melalui pengobatan yang tersedia secara gratis di fasilitas kesehatan.
Menurut Budi, tantangan terbesar saat ini bukan pada ketersediaan obat, melainkan masih banyak penderita yang belum terdeteksi sehingga baru datang berobat ketika sudah mengalami kecacatan.
"Strateginya cuma satu, temukan sebanyak-banyaknya. Begitu ditemukan langsung diberikan pengobatan. Sekali mulai minum obat, pasien sudah tidak lagi menularkan penyakit," ujarnya.
Ia mengungkapkan, Indonesia saat ini menemukan sekitar 14 ribu hingga 15 ribu kasus baru kusta setiap tahun. Namun, jumlah tersebut diperkirakan masih lebih rendah dibandingkan jumlah kasus yang sebenarnya ada di masyarakat.
Untuk mendorong penemuan kasus aktif, Kementerian Kesehatan akan memberikan apresiasi kepada puskesmas yang berhasil menemukan kasus terbanyak sebagai bentuk motivasi mempercepat eliminasi kusta.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah memiliki peran strategis dalam memastikan program eliminasi kusta berjalan efektif.
"Kepala daerah harus memiliki political will yang kuat. Kalau pimpinan daerah serius, maka isu penanganan kusta akan masuk dalam perencanaan pembangunan, didukung anggaran, dan dilaksanakan seluruh perangkat daerah," kata Tito.
Dukungan terhadap langkah Indonesia juga datang dari Honorary Chair The Nippon Foundation sekaligus WHO Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination, Yohei Sasakawa. Ia mengapresiasi penyelenggaraan Konferensi Nasional Kusta yang disebutnya sebagai konferensi pertama di Indonesia dalam lebih dari 50 tahun.
Menurut Sasakawa, peningkatan jumlah kasus yang ditemukan bukan berarti program gagal, melainkan menunjukkan bahwa penemuan kasus aktif berjalan dengan baik sehingga pasien dapat segera diobati.
Konferensi Nasional Kusta 2026 juga menghadirkan penyintas kusta, Syamsul, yang membagikan pengalamannya menghadapi diskriminasi akibat stigma di masyarakat. Ia berharap tidak ada lagi penyintas yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, pekerjaan, maupun pelayanan publik karena stigma terhadap penyakit tersebut.
Melalui konferensi ini, Kementerian Kesehatan bersama kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, organisasi masyarakat, serta komunitas penyintas memperkuat komitmen untuk mempercepat eliminasi kusta melalui penemuan kasus aktif, pengobatan tuntas, penghapusan stigma, dan kolaborasi lintas sektor. (R)