Bandung (buseronline.com) - RSUD Bandung Kiwari menggelar Forum Komunikasi Publik (FKP) yang membahas Standar Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) di Hotel Novotel, Jalan Cihampelas, Selasa.
Dilansir dari laman Jabarprov, kegiatan ini menjadi ruang dialog antara rumah sakit, pemerintah, mitra kesehatan, organisasi masyarakat, dan masyarakat untuk menyamakan persepsi mengenai pelayanan kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam mengatakan rumah sakit milik Pemerintah Kota Bandung tersebut menjalankan pelayanan berdasarkan standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, penerapan standar pelayanan bertujuan melindungi pasien, tenaga kesehatan, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan layanan kesehatan.
"Seluruh jajaran rumah sakit harus bekerja sesuai standar pelayanan yang berlaku. Standar ini dibuat untuk melindungi masyarakat, melindungi petugas kesehatan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak," ujar Sony.
Sebagai Kepala Dinas Kesehatan sekaligus Dewan Pengawas RSUD
Bandung Kiwari, Sony menegaskan pihaknya terus melakukan pengawasan dan komunikasi intensif dengan manajemen rumah sakit agar pelayanan tetap berjalan sesuai fungsi dan ketentuan.
Ia mengakui masih terdapat perbedaan antara harapan masyarakat dengan standar pelayanan yang harus diterapkan rumah sakit. Kondisi tersebut, menurutnya, kerap memunculkan keluhan hingga menjadi perbincangan di media sosial.
Karena itu, edukasi kepada masyarakat dinilai penting agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai mekanisme pelayanan, termasuk prosedur penggunaan BPJS Kesehatan.
"BPJS tidak ribet, tetapi memang harus sesuai aturan. Jika prosedurnya tidak diikuti, maka akan menimbulkan persoalan dalam proses klaim dan pelayanan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus mengedukasi masyarakat," katanya.
Sony juga mengingatkan seluruh tenaga kesehatan agar tetap mengedepankan pelayanan yang humanis. Ia menegaskan bahwa selama tenaga kesehatan bekerja sesuai standar pelayanan, setiap tindakan yang dilakukan memiliki dasar dan perlindungan yang jelas.
Sementara itu, Direktur RSUD Bandung Kiwari, Arief Budiman, mengatakan penyelenggaraan Forum Komunikasi Publik merupakan bentuk komitmen rumah sakit dalam membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat sekaligus menjalankan amanat Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik.
Menurut Arief, forum tersebut bertujuan membangun pemahaman bersama mulai dari penyusunan, penerapan hingga evaluasi kebijakan pelayanan sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain menjadi wadah dialog, forum juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan serta melakukan pengawasan terhadap pelayanan rumah sakit.
"Forum ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi instrumen untuk terus melakukan perbaikan pelayanan sehingga RSUD
Bandung Kiwari dapat hadir sebagai rumah sakit yang semakin responsif, transparan, dan dipercaya oleh seluruh warga Kota
Bandung," pungkasnya. (R)