Jakarta (buseronline.com) - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa ketahanan kesehatan nasional yang mandiri merupakan fondasi penting bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).
Hal itu disampaikan dalam High Level Roundtable Discussion: Building Regional and Global Health Resilience in
ASEAN di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Rabu.
Dalam forum yang dihadiri Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menkes mengatakan pandemi Covid-19 menjadi pelajaran bahwa setiap negara akan lebih dahulu memprioritaskan kepentingan rakyatnya saat menghadapi krisis.
Karena itu, Indonesia harus memiliki kemandirian dalam penyediaan vaksin, obat-obatan, hingga alat kesehatan. "Negara sebesar Indonesia dengan 280 juta penduduk wajib memiliki kedaulatan kesehatan sendiri. Kita tidak boleh lagi bergantung pada belas kasihan negara lain," ujar Budi dilansir dari laman Kemkes.
Ia menjelaskan, pemerintah terus memperkuat industri kesehatan nasional. Ketergantungan terhadap impor produk kesehatan yang sebelumnya mencapai lebih dari 90 persen kini telah ditekan menjadi sekitar 70–80 persen.
Kementerian Kesehatan juga telah memfasilitasi produksi 35 bahan baku obat (Active Pharmaceutical Ingredients/API) di dalam negeri untuk memperkuat rantai pasok industri farmasi.
Menurut Budi, penguatan industri kesehatan tidak hanya bertujuan meningkatkan ketahanan nasional, tetapi juga memberikan dampak ekonomi. Belanja kesehatan yang terus meningkat diharapkan dapat berputar di dalam negeri sehingga menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Salah satu langkah strategis yang tengah dilakukan adalah pembangunan pabrik pengolahan plasma darah di Karawang yang ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2027. Fasilitas tersebut akan memproduksi Albumin dan Immunoglobulin yang selama ini masih diimpor.
Selain itu, Indonesia kini memiliki tiga perusahaan vaksin dengan kapasitas produksi yang meningkat hingga 60 persen. Pemerintah juga mendorong Indonesia menjadi pusat riset kesehatan di kawasan ASEAN melalui berbagai uji klinik vaksin, termasuk vaksin TBC, malaria, dengue, dan PCV13, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang biomanufaktur dan teknologi mRNA.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Kesehatan. Menurutnya, penguatan sektor kesehatan menjadi salah satu penopang utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7-8 persen.
Sementara itu, Anggota DEN Mari Elka Pangestu menilai ASEAN memiliki potensi besar membangun industri vaksin regional dengan memanfaatkan pasar yang mencapai 650 juta penduduk. Ia menekankan pentingnya membangun rantai pasok bersama agar kawasan lebih siap menghadapi ancaman pandemi di masa depan.
Sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan nasional, pemerintah telah menyusun National Action Plan for Health Security (NAPHS) 2025-2029 yang didukung pendanaan dari Pandemic Fund untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan respons terhadap wabah.
Berdasarkan kajian Bank Dunia, setiap investasi sebesar USD 1 di sektor kesehatan diperkirakan mampu menghasilkan dampak ekonomi hingga USD 3. Pemerintah optimistis penguatan industri kesehatan nasional akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. (R)