Jakarta (buseronline.com) - Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan menindak tegas produsen dan penyedia benih perkebunan yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan program penyediaan benih nasional. Sanksi yang diberikan dapat berupa pencoretan sebagai mitra pemerintah hingga proses hukum.
Penegasan tersebut disampaikan Amran saat membuka Rapat Koordinasi Kegiatan Produksi Benih Perkebunan Tahun 2026 di Auditorium F Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu. Kegiatan itu dihadiri 198 produsen benih perkebunan dari berbagai daerah.
Menurut Amran, seluruh penyedia benih harus menjaga kualitas, jumlah, dan ketepatan distribusi benih kepada petani sesuai kontrak yang telah disepakati.
"Saya minta semua bekerja dengan baik. Jangan coba-coba bermain dengan kualitas benih, jumlah benih, ataupun proses pengadaannya. Kalau ada yang melanggar, kami tidak akan kompromi," tegasnya dilansir dari laman Kementan.
Amran menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,95 triliun untuk program penyediaan dan pengembangan bibit komoditas perkebunan strategis. Karena itu, pengawasan akan dilakukan secara ketat hingga ke tingkat lapangan.
Ia menegaskan bantuan benih yang disalurkan harus sesuai spesifikasi dan benar-benar diterima petani. Jika ditemukan ketidaksesuaian kualitas maupun jumlah, penyedia wajib mengganti dan dapat dikenakan sanksi hukum.