Semarang (buseronline.com) - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya memprioritaskan pembelian telur dari peternak lokal untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan dan Rantai Pasok Bahan Baku MBG di
Jawa Tengah yang digelar di Kantor Gubernur
Jawa Tengah, Jumat.
Taj Yasin menegaskan, keberadaan ribuan dapur MBG harus mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat, khususnya bagi peternak, petani, nelayan, koperasi, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.
"Hari ini kita ingin memastikan bahwa para peternak dan para petani benar-benar merasakan keberadaan program MBG. Adanya
SPPG ini harus bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat," ujarnya.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), kebutuhan telur untuk seluruh SPPG di Jawa Tengah mencapai sekitar 720.902 kilogram per minggu. Angka tersebut dinilai masih jauh di bawah potensi produksi telur Jawa Tengah yang mencapai sekitar 7,3 juta ton per tahun.
Sementara itu, kebutuhan daging ayam untuk program MBG tercatat mencapai 1.452.587 kilogram per minggu atau sekitar 75,5 ribu ton per tahun. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 1,3 persen dari total produksi ayam di
Jawa Tengah.
Untuk meningkatkan penyerapan hasil peternak lokal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana menyusun kesepakatan bersama dengan asosiasi peternak, koperasi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kesepakatan tersebut akan mengatur agar kebutuhan bahan baku SPPG diprioritaskan berasal dari dalam daerah.
"Kita akan membuat kesepakatan, bahwa
SPPG harus menyerap kebutuhan bahan pokok dari
Jawa Tengah, khususnya telur, ayam, dan ikan. Harus membeli di sini," tegasnya.
Menurut Taj Yasin, kebutuhan bahan pangan bagi SPPG di suatu daerah idealnya dipenuhi terlebih dahulu oleh pemasok lokal. Sebagai contoh, SPPG di Kabupaten Banjarnegara diharapkan mengutamakan pembelian telur, sayur, dan komoditas pangan lainnya dari wilayah setempat.
Selain memperkuat ekonomi daerah, langkah tersebut juga diyakini dapat menekan biaya distribusi serta menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan peternak.