Semarang (buseronline.com) - Anjloknya harga telur ayam di tingkat peternak akibat surplus produksi menjadi perhatian serius para pelaku usaha perunggasan di Jawa Tengah.
Dilansir dari laman Jatengprov, persoalan tersebut disampaikan para peternak yang tergabung dalam Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) saat beraudiensi dengan Gubernur
Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di
Semarang, Rabu.
Dalam audiensi itu, para peternak mengeluhkan harga telur yang terus menurun di tengah meningkatnya biaya produksi dan rendahnya daya serap pasar.
Ketua Umum KPUS, Suwardi, mengatakan produksi telur di
Jawa Tengah saat ini mencapai sekitar 2.300 ton per hari, sementara kebutuhan pasar hanya sekitar 1.600 ton per hari. Kondisi surplus tersebut berdampak pada jatuhnya harga telur di tingkat produsen.
Saat ini harga telur di kandang rata-rata hanya Rp21.000 per kilogram, jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) sebesar Rp26.500 per kilogram. "Kondisi hari ini, harga biaya pokok produksinya naik, tetapi harga telurnya juga turun," ujar Suwardi.
Menurutnya, situasi tersebut membuat margin keuntungan peternak semakin tertekan. Karena itu, KPUS berharap pemerintah dapat mendorong peningkatan penyerapan telur melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah pusat.
KPUS juga meminta dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengoordinasikan penyerapan telur oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Sebelumnya, para peternak telah menyampaikan persoalan serupa kepada Andi Amran Sulaiman, yang kemudian berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional terkait kebutuhan telur untuk program MBG.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ahmad Luthfi langsung menginstruksikan Satgas MBG Provinsi Jawa Tengah untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota guna memperkuat penyerapan produk peternak lokal.
Selain itu, ia meminta Dinas Ketahanan Pangan serta Dinas Koperasi dan UMKM
Jawa Tengah menyiapkan langkah strategis untuk mengatasi surplus produksi, menjaga stabilitas harga telur, serta memastikan ketersediaan pakan ternak.
"Hari Jumat langsung lakukan koordinasi. MBG kita harus bisa menyerap tenaga kerja, bahan pokok penting, dan tepat sasaran. Ini berkaitan dengan inflasi juga soalnya," kata Ahmad Luthfi.
Gubernur menegaskan, persoalan harga telur juga menjadi perhatian dalam rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Menurutnya, intervensi pemerintah bersama para pemangku kepentingan diperlukan agar harga telur tidak terus berada di bawah HAP dan kesejahteraan peternak tetap terjaga.
"Telur kita harus bisa dinikmati oleh masyarakat, petaninya juga harus dapat untung, serta bisa membuat masyarakat kita lebih sejahtera," pungkasnya. (R)