Tarutung (buseronline.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di wilayah Bumi Bona Pasogit.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Forum Komunikasi Universal Health Coverage (UHC) dan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 yang digelar di Aula Mini Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung, Rabu (10/6/2026).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni Parlindungan Lumbantoruan, didampingi Sekretaris Daerah Henry Sitompul, Staf Ahli Bupati Bonggas Pasaribu, serta Kepala Dinas Kesehatan Ganda Nainggolan. Hadir pula Kepala Cabang Sibolga Nur Eva Parindury bersama jajaran BPJS Kesehatan, pimpinan perangkat daerah terkait, manajemen RSUD Tarutung, serta para kepala puskesmas se-Tapanuli Utara.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Deni Parlindungan Lumbantoruan mengapresiasi langkah BPJS Kesehatan yang terus melakukan pemetaan terhadap berbagai tantangan pelayanan kesehatan di daerah. Menurutnya, pencapaian Universal Health Coverage tidak hanya berorientasi pada angka kepesertaan, tetapi juga harus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas tanpa terbebani masalah finansial.
"Kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus indikator penting keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, pelayanan kesehatan harus dapat dirasakan secara merata hingga ke wilayah terpencil seperti Parmonangan, Muara, Adian Koting, Pangaribuan, Garoga, hingga Simangumban. Di daerah-daerah tersebut harus tersedia tenaga dokter yang siaga untuk melayani masyarakat," tegasnya.
Deni juga menyoroti masih adanya masyarakat yang baru mengaktifkan kepesertaan BPJS saat menghadapi kondisi darurat, seperti menjelang persalinan atau setelah mengalami kecelakaan. Menurutnya, kondisi tersebut sering menimbulkan kendala administratif akibat masa tunggu aktivasi kepesertaan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia menginstruksikan Dinas Kesehatan, seluruh UPT Puskesmas, serta bidan desa agar lebih aktif melakukan pendataan dan edukasi kepada masyarakat. Pendekatan langsung melalui kunjungan ke rumah warga dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan jaminan kesehatan.
"Kita harus proaktif mendata warga, terutama ibu hamil dan kelompok rentan. Manfaatkan setiap kesempatan, baik kegiatan sosial maupun ibadah di gereja, untuk memberikan edukasi agar masyarakat memahami pentingnya kepesertaan BPJS Kesehatan sejak dini," ujarnya.
Selain itu, Pemkab Tapanuli Utara juga berupaya memperkuat fungsi puskesmas agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Puskesmas diharapkan dapat menjadi fasilitas kesehatan utama yang mampu menangani berbagai kasus secara maksimal sebelum pasien dirujuk ke rumah sakit.
Sebagai langkah strategis, sejumlah puskesmas yang berada di wilayah strategis seperti Sarulla, Pangaribuan, dan Garoga akan ditingkatkan fasilitas kegawatdaruratannya. Kebijakan ini bertujuan mempercepat penanganan medis bagi masyarakat di daerah terpencil tanpa harus menempuh perjalanan jauh menuju Tarutung.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sibolga, Nur Eva Parindury, memaparkan dua agenda prioritas nasional yang menjadi fokus pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yakni peningkatan cakupan dan keaktifan peserta JKN serta penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) disertai rasionalisasi biaya pelayanan di rumah sakit.
Melalui sinergi yang kuat antara Pemkab Tapanuli Utara dan BPJS Kesehatan, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah dapat terus meningkat sehingga seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan. (Galung)