Jakarta (buseronline.com) - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat institusi yudikatif serta menjalankan penegakan hukum secara tegas guna melindungi kekayaan negara dan menjamin kesejahteraan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta.
Dalam sambutannya, Presiden menilai pengelolaan dan pengendalian kekayaan negara menjadi faktor penting untuk memperbaiki berbagai sektor pembangunan nasional.
"Kalau kekayaan negara bisa kita kendalikan, akan cukup banyak uang untuk kita perbaiki semua sendi-sendi NKRI," kata Presiden Prabowo.
Presiden menegaskan, perlindungan terhadap aset negara merupakan persoalan mendasar yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Menurutnya, kesejahteraan rakyat tidak akan tercapai apabila kekayaan negara terus diambil dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan nasional.
"Ini adalah masalah survival. 287 juta rakyat Indonesia tidak mungkin hidup baik, hidup sejahtera kalau kekayaannya diambil tiap hari, tiap minggu, tiap bulan," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Presiden juga mengapresiasi capaian Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dalam penyelamatan aset negara. Namun, ia menilai masih banyak potensi kekayaan negara yang harus diamankan.
"Perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak. Apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa. Jawabannya adalah harus bisa," tegas Presiden.
Presiden Prabowo memastikan pemerintah akan terus menghadirkan penegakan hukum yang tegas dan konsisten sebagai bagian dari penguatan negara.
"Kita harus tegakkan hukum, kita harus meyakinkan bahwa negara hadir dan negara akan hadir terus. Dan NKRI akan kuat, NKRI akan bangkit, lebih hebat lagi," ucapnya.
Selain itu, Presiden turut menyoroti pentingnya penguatan sektor yudikatif dalam membangun sistem peradilan yang berintegritas. Ia menilai peningkatan kesejahteraan hakim menjadi langkah strategis untuk menjaga independensi peradilan dan mencegah praktik suap.
"Saya percaya dan yakin masalah korupsi, masalah ketidakadilan itu harus diselesaikan di yudikatif. Karena itu hakim-hakim kita harus kita hormati, harus dipilih dengan baik dan harus dikasih penghasilan yang cukup supaya hakim-hakim kita tidak bisa disogok," tegas Presiden.
Kepala Negara juga mengingatkan seluruh insan peradilan agar menjaga integritas dan memastikan keadilan benar-benar dirasakan masyarakat.
"Hakim-hakim, ingat, putusan-putusanmu akan dinilai oleh rakyat. Putusan-putusanmu akan dipelajari, dan masyarakat kita dan rakyat kita sudah tidak bodoh. Mereka akan lihat, mereka akan merasakan ketidakadilan," pungkas Presiden Prabowo. (DKI1)