Jakarta (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat sinergi pengawasan guna memastikan program prioritas nasional, termasuk Sekolah Rakyat, berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Dilansir dari laman
KPK, komitmen tersebut dibahas dalam audiensi antara
KPK dan
Kemensos di Gedung Merah Putih
KPK, Jakarta, Jumat. Dalam pertemuan itu, kedua lembaga sepakat memperkuat pendampingan sejak tahap perencanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan pentingnya pengawasan menyeluruh dalam setiap proses pengadaan untuk memastikan program strategis pemerintah berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi juga kualitas barang serta dampak yang diterima masyarakat. "Tujuan program ini sangat baik. Namun, pengadaan dalam bentuk apa pun harus dilandaskan pada pengawasan, ketelitian, dan prinsip antisipatif," ujar Setyo.
Melalui Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring, KPK diketahui telah melakukan kajian terhadap berbagai program Kemensos sejak April 2026. Langkah tersebut dilakukan guna mendeteksi potensi risiko korupsi sejak awal, termasuk mengklarifikasi informasi terkait harga pengadaan sepatu yang sempat menjadi perhatian publik.
Menanggapi hal itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa angka yang beredar di masyarakat merupakan pagu anggaran, bukan harga pembelian riil.
Ia menegaskan Kemensos berkomitmen menjaga integritas pelaksanaan program strategis pemerintah dengan melibatkan pengawasan dan pendampingan dari KPK.
"Kami sudah berkomitmen dari awal agar program-program strategis ini tidak ternodai dengan praktik-praktik korupsi," kata Saifullah.
KPK menilai pendekatan pencegahan melalui pengawasan sejak tahap awal menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas belanja negara.