Jakarta (buseronline.com) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia memperkuat kerja sama lintas negara dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap jemaah haji Indonesia.
Dilansir dari laman Humas
Polri, salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah penugasan personel
Polri di
Arab Saudi. Rencana tersebut dibahas dalam audiensi antara Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo dan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak di Gedung Bareskrim
Polri, Jakarta, Kamis.
Pertemuan ini menandai penguatan sinergi lintas sektor sekaligus memperluas peran Polri hingga ke luar negeri, khususnya di Arab Saudi sebagai pusat pelaksanaan ibadah haji.
Dahnil menyampaikan bahwa penanganan kasus haji ilegal semakin kompleks, termasuk yang melibatkan warga negara Indonesia di luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan aktif aparat penegak hukum Indonesia dalam mendukung koordinasi dengan otoritas setempat.
"Kami memandang perlu adanya penguatan peran Polri secara teknis di Arab Saudi agar komunikasi dan penanganan kasus dapat berjalan lebih efektif, khususnya dalam melindungi jemaah dari praktik penipuan dan pelanggaran hukum," ujarnya.
Ia juga mengungkapkan adanya kasus yang tengah ditangani otoritas
Arab Saudi, termasuk penangkapan tiga WNI yang diduga terlibat dalam pemalsuan dan distribusi dokumen haji ilegal.
Menurutnya, kondisi tersebut menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan pendampingan hukum serta perlindungan bagi WNI yang berhadapan dengan hukum di luar negeri.
Selain itu, pemerintah tengah mempersiapkan pelibatan unsur
Polri dalam struktur Amirul Hajj secara lebih formal pada penyelenggaraan haji mendatang.
Tahun ini, Wakapolri direncanakan turut mendampingi Amirul Hajj Indonesia di Arab Saudi guna memperkuat aspek keamanan dan keselamatan jemaah.
Menanggapi hal tersebut, Dedi Prasetyo menegaskan kesiapan
Polri dalam mendukung langkah pemerintah melalui penguatan koordinasi internasional.
"Polri siap mendukung penuh langkah pemerintah, termasuk memperkuat kerja sama dengan otoritas keamanan Arab Saudi, baik dalam upaya pencegahan maupun penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan jemaah Indonesia," tegasnya.