Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah memperkuat pengawasan terhadap harga dan distribusi daging kerbau beku guna menjaga stabilitas pangan nasional, khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.Dilansir dari laman Kementerian Pertanian, penguatan pengawasan tersebut melibatkan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pelanggaran Harga, Mutu dan Keamanan Pangan, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor pangan.Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik penjualan daging kerbau beku yang melampaui Harga Acuan Pembelian (HAP).“Sesuai arahan Bapak Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, kalau ada toko yang menjual daging kerbau beku tidak sesuai HAP, laporkan saja ke tim Satgas Saber. Jika terbukti ada pelanggaran harga, biar mereka ditangkap,” ujar Agung kepada wartawan di sela acara buka puasa bersama di Kementerian Pertanian, Rabu.Menurut Agung, pemerintah juga telah menyiapkan skema distribusi daging kerbau beku melalui program pemerintah agar masyarakat dapat memperoleh daging dengan harga lebih terjangkau. “Daging kerbau beku ini biasanya dijual di kios-kios yang memiliki spanduk atau tulisan harga daging kerbau terjangkau,” katanya.Pemerintah terus memantau pergerakan harga melalui sistem pemantauan harga pangan nasional. Kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan nasional dinilai sebagai fenomena musiman yang diantisipasi dengan memperkuat distribusi dan koordinasi antar lembaga.Untuk menjamin distribusi berjalan sesuai kebijakan, pemerintah juga bekerja sama dengan badan usaha milik negara yang mendapat penugasan dalam penyediaan dan distribusi daging.Direktur Utama PT Berdikari, Maryadi memastikan perusahaan mematuhi harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah.“Tidak ada itu kita jual daging kerbau beku di atas Rp80.000 per kilogram,” tegasnya.Ia menjelaskan, sebagai BUMN yang menjalankan penugasan pemerintah, perusahaan wajib mengikuti ketentuan harga yang berlaku. “Kami ini diaudit oleh BPK. Meskipun tidak ada pidananya, tapi kalau jual di atas harga, pasti kami diminta mengembalikan,” ujarnya.Distribusi daging dilakukan melalui jaringan distributor untuk memperluas jangkauan pasokan dan memastikan ketersediaan daging di pasar tetap terjaga.Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan, terutama selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Ia juga meminta Satgas Pangan serta aparat kepolisian di seluruh daerah memperkuat pengawasan pasar.“Kami minta Satgas Pangan, Dirkrimsus hingga Kasatreskrim di seluruh Indonesia bergerak. Bila perlu langsung segel saja. Tidak boleh beri ampun,” tegasnya usai rapat koordinasi stabilisasi pasokan dan harga pangan di Jakarta.Pemerintah memastikan pengawasan pasar akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga serta menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri. (R)