Jakarta (buseronline.com) - Divisi Humas (Divhumas) Polri menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satuan Kerja (Satker) Mabes Polri Tahun Anggaran 2026 di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan.Dilansir dari laman Humas Polri, kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam memperkuat keterbukaan informasi publik serta mendorong transformasi pelayanan informasi yang berkualitas.Rakor yang diselenggarakan dua kali dalam setahun oleh Biro Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PID) Divhumas Polri tersebut mengangkat tema “Optimalisasi Peran PPID Polri sebagai Badan Publik Informatif dalam Mewujudkan Transformasi Pelayanan Informasi Berkualitas dalam Rangka Mendukung Asta Cita 2026.”Kepala Divisi Humas Polri melalui Kepala Bagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Kabag Yaninfodok) Biro PID Divhumas Polri Kombes Pol Komang Suartana menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.Menurutnya, setiap badan publik, termasuk Polri, wajib memberikan layanan informasi secara cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan sederhana sebagai wujud pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel.“Keterbukaan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia sekaligus pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” ujarnya.Dalam kesempatan tersebut, Komang juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran PPID, baik di tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan, atas dedikasi dan konsistensi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik.Berkat kerja kolektif tersebut, Polri berhasil meraih peringkat pertama secara nasional pada kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LNNK) dalam ajang E-Monev Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat pada Desember 2025.Polri pun dianugerahi penghargaan tertinggi Arkana Wiwarta Prajanugraha sebagai Badan Publik Terbaik Nasional dalam keterbukaan informasi.Ia menambahkan bahwa di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, tantangan keterbukaan semakin kompleks, termasuk maraknya hoaks, disinformasi, dan misinformasi.Karena itu, peran PPID Polri perlu terus dioptimalkan sebagai garda terdepan dalam menghadirkan informasi yang akurat, tepercaya, dan bertanggung jawab.Melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, integrasi sistem informasi, serta pemanfaatan teknologi digital secara optimal, pelayanan informasi publik di lingkungan Polri diharapkan semakin responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.Rakor ini juga diharapkan menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antar-PPID sekaligus mendorong inovasi layanan informasi guna mewujudkan Polri sebagai badan publik yang informatif dan semakin dipercaya masyarakat. (R)