Jakarta (buseronline.com) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memaparkan capaian kinerja bidang operasional sepanjang tahun 2025 dalam rilis akhir tahun sebagai bentuk refleksi dan akuntabilitas kepada masyarakat.Paparan ini menegaskan komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum yang presisi.Asisten Utama Bidang Operasi (Astamaops) Kapolri, Komjen Pol Fadil Imran mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 Polri telah melaksanakan lima operasi terpusat dan 265 operasi kewilayahan.Operasi tersebut mencakup agenda nasional berskala besar seperti Operasi Ketupat dan Operasi Lilin, serta ratusan operasi di tingkat polda yang disesuaikan dengan tantangan keamanan di masing-masing daerah.“Rilis akhir tahun ini adalah bentuk pertanggungjawaban Polri kepada masyarakat. Ini menjadi refleksi kinerja kami sepanjang 2025 dalam mengoptimalkan pemeliharaan kamtibmas serta penegakan hukum yang presisi,” ujar Komjen Fadil, dilansir dari laman Humas Polri.Ia menegaskan bahwa stabilitas keamanan nasional tidak dapat dibangun oleh Polri sendiri. Karena itu, sepanjang 2025 Polri memperkuat sinergi dengan lima kementerian, empat lembaga, dan dua unsur non-lembaga guna mewujudkan sistem keamanan nasional yang komprehensif dan berkelanjutan.Menurut Komjen Fadil, keamanan memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pengamanan agenda nasional dan internasional terbukti memberikan efek positif, di antaranya peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali sebesar 8,23 persen pasca World Water Forum, serta citra positif Indonesia sebagai negara yang damai dan toleran saat kunjungan Paus Franciscus.Dalam reformasi operasional, Polri menegaskan perubahan pendekatan pengamanan, khususnya dalam penyampaian pendapat di muka umum. Polri menempatkan unjuk rasa sebagai hak konstitusional warga negara, dengan peran kepolisian sebagai penjamin keamanan publik.Polri juga secara terbuka mengakui adanya kritik publik terkait penggunaan kekuatan yang tidak proporsional serta lemahnya fungsi negosiasi di lapangan. Kritik tersebut dijadikan dasar pembenahan menyeluruh dengan mengedepankan pendekatan yang lebih humanis.“Kami menggeser orientasi pengamanan dari penggunaan kekuatan menuju pembangunan kepercayaan publik,” tegasnya.Dalam kebijakan terbaru, Polri menetapkan tiga pilar utama pengamanan, yakni pendekatan dialogis berbasis hukum, proporsionalitas penggunaan kekuatan, serta integritas dan legitimasi. Paradigma pengamanan aksi massa pun bergeser dari crowd control menuju crowd management hingga mutual respect antara polisi dan masyarakat.Selain menjaga keamanan, Polri juga aktif dalam penanggulangan bencana. Sepanjang 2025 tercatat ribuan kejadian bencana, didominasi tanah longsor dan angin puting beliung, dengan Jawa Tengah sebagai wilayah terdampak terbanyak.Saat bencana melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di akhir tahun, Polri mengerahkan ribuan personel dan bantuan kemanusiaan. Di Aceh, tercatat 18 kabupaten/kota terdampak dengan lebih dari 377 ribu pengungsi. Polri menyalurkan 2.337,6 ton bantuan serta membangun 261 sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak.“Polri berkomitmen hadir tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi hingga pemulihan. Karena tugas Polri bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan kepercayaan publik,” pungkas Komjen Pol Fadil Imran. (R)