Jakarta (buseronline.com) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan seluruh jajaran Kementerian Perhubungan, khususnya sektor pelayaran, harus siaga 24 jam tanpa kompromi dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem selama masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.Penegasan itu disampaikan Menhub, Senin. “Saya menegaskan seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut dan seluruh unit pelaksana di lapangan siaga 24 jam, tanpa kompromi,” ujar Menhub, dilansir dari laman Humas Polri.Ia mengatakan bahwa potensi gelombang tinggi, angin kencang, dan hujan lebat diprediksi meningkat pada periode libur akhir tahun dan dapat mengganggu keselamatan pelayaran.Berdasarkan hasil survei pergerakan masa Nataru 2026, diperkirakan 2,62 juta orang akan menggunakan transportasi laut.“Keselamatan bukan hanya prioritas, keselamatan adalah harga mati,” tegasnya. Ia menyebut keselamatan terbaik adalah ketika tidak terjadi insiden apa pun.Menhub juga mengingatkan sejumlah insiden sebelumnya, seperti tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali serta kebakaran KM Barcelona VA di perairan Talise, Sulawesi Utara.Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa keselamatan pelayaran harus dijaga dengan ketat.Untuk mengantisipasi risiko, Menhub memerintahkan seluruh jajaran untuk mengevaluasi tantangan di lapangan dan menyusun langkah inovatif demi peningkatan pelayanan. Ia juga menginstruksikan:Pemeriksaan kelaiklautan kapal (ramp check) diperketatPengawasan kelebihan muatan diperkuatKesiapsiagaan SAR dan keamanan pelayaran dioptimalkanKoordinasi real-time dengan BMKG dan instansi terkaitLarangan berlayar bagi kapal yang tidak memenuhi standar“Kapal yang tidak memenuhi standar tidak boleh diberikan izin berlayar. Informasi cuaca ekstrem harus tersampaikan cepat dan jelas,” tambah Menhub.Menhub juga mengapresiasi kerja Ditjen Perhubungan Laut yang terus mendorong digitalisasi layanan melalui MaritimHub.Transformasi digital itu meliputi layanan persetujuan kerja keruk, pemberian UN-Mark, pengelolaan barang berbahaya, sertifikasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), registrasi fasilitas BKKP, hingga pengujian oleh BTKP.“Digitalisasi kemaritiman bukan tujuan akhir, tetapi perangkat untuk meningkatkan layanan publik yang lebih efektif dan transparan,” ujarnya.Tahun 2025 juga menjadi fase transisi penting karena tugas dan fungsi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) mulai dialihkan dari Ditjen Perhubungan Darat ke Ditjen Perhubungan Laut.Menhub menyebut transisi ini merupakan penguatan peran Perhubungan Laut sebagai penghubung konektivitas nasional di sektor maritim.“Saya berharap seluruh jajaran mampu menjalankan transisi ini dengan penuh tanggung jawab dan responsif terhadap dinamika lapangan,” tutupnya. (R)