Jakarta (buseronline.com) - Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 di Aula Mataram Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Rabu, menjadi momentum penguatan integritas di sektor transportasi.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan ujung tombak dalam memutus rantai korupsi.Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo dalam pemaparannya menjelaskan strategi “Trisula Pemberantasan Korupsi,” yang terdiri dari pendidikan, pencegahan, dan penindakan.Ia menyebut kegiatan HAKORDIA di Kemenhub merupakan implementasi nyata dari sula pertama, yaitu pendidikan antikorupsi.“Melalui rangkaian HAKORDIA 2025 ini, Kemenhub tengah menjalankan sula pendidikan antikorupsi guna meningkatkan integritas,” ujar Ibnu, dilansir dari laman KPK.Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya beban penegak hukum, melainkan tanggung jawab moral setiap individu.Menurutnya, memperkuat kesadaran antikorupsi di lingkungan instansi menjadi langkah awal membangun budaya bersih.“Untuk memberantas korupsi tidak harus menjadi jaksa, polisi, atau KPK. Pertemuan ini pun merupakan bagian dari pemberantasan korupsi,” tegasnya.Ibnu juga memaparkan tujuh jenis besar korupsi, mulai dari kerugian keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, hingga benturan kepentingan dalam pengadaan.Pemahaman jenis-jenis korupsi ini, katanya, penting bagi seluruh pegawai untuk mencegah terjadinya pelanggaran.Inspektur Jenderal Kemenhub, Arif Toha menyatakan keseriusan pihaknya mendukung gerakan antikorupsi.Peringatan HAKORDIA tahun ini mengusung tema “Satukan Langkah, Basmi Korupsi, Untuk Bakti Transportasi,” yang mencerminkan komitmen membangun sektor transportasi yang bersih dan berintegritas.“Kami berharap HAKORDIA 2025 menjadi momentum bagi insan perhubungan untuk memperkuat integritas dan budaya bersih demi mewujudkan sektor transportasi bebas korupsi,” ujar Arif.KPK berharap melalui sinergi pendidikan antikorupsi dan penguatan sistem pengawasan di Kemenhub, nilai-nilai integritas dapat tersosialisasi dengan baik demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, khususnya pada sektor transportasi sebagai urat nadi mobilitas nasional. (R)