Jakarta (buseronline.com) - Pusat Studi Cyber STIK Lemdiklat Polri menegaskan komitmennya untuk memperkuat kapasitas kepolisian dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang terus meningkat.Dilansir dari laman Humas Polri Kepala Pusat Studi Cyber Prof Yudho Giri Sucahyo SKom PhD menyampaikan hal tersebut dalam acara Peresmian Pusat Studi Sumber Daya Manusia Polri, Pusat Studi Pasific-Oceanian, dan Pusat Studi Kehumasan Polri yang digelar di PTIK, Jakarta, Kamis.Prof Yudho menjelaskan Pusat Studi Cyber dibentuk pada Februari 2025 bersama lima pusat studi lainnya sebagai langkah strategis merespons eskalasi ancaman digital.“Di dunia digital ini tentu saja kita tidak dapat terpisahkan dari dunia cyber. Bahkan saat ini para Ibu, Bapak, Komandan sekalian juga sambil mengecek WA, mengecek Telegram dan lainnya. Itu semua berada di dunia cyber,” ujarnya.Menurut Prof Yudho, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kekuatan digital dunia. Ia mengutip proyeksi ekonomi digital yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi internet terbesar kelima pada tahun 2045. “Simply karena kita punya pasar, karena kita punya populasi,” tegasnya.Namun, potensi besar tersebut dibarengi dengan meningkatnya kejahatan non-konvensional, terutama kejahatan siber. Berdasarkan analisis big data laporan kejahatan Polri, kejahatan siber menunjukkan peningkatan signifikan.“Nyuri mobil masih, nyuri ayam masih, tetapi kejahatan cyber terus naik. Kita perlu membangun kapasitas Polri untuk menangani kejahatan semacam itu mulai dari ransomware, deepfake, hingga sentimen analisis di media sosial,” ujar Prof Yudho.Ia juga mengutip dokumen Digital Indonesia Vision 2045 dari Kemenkominfo yang memuat tiga pilar utama mewujudkan Indonesia Emas 2045, yaitu pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital. Menurutnya, arahan Kapolri sudah jelas, yakni Polri harus mampu memberikan layanan publik digital yang lebih mudah diakses masyarakat.“Kini mengurus SKCK dan perpanjangan SIM jauh lebih mudah menggunakan perangkat mobile,” ungkapnya.Meski begitu, Prof Yudho mengakui kesenjangan digital masih menjadi tantangan, sehingga Polri tetap harus menyediakan layanan baik secara digital maupun non-digital.Dalam paparannya, Prof Yudho menyoroti ancaman besar serangan siber nasional, termasuk insiden ransomware yang menimpa Badan Data Nasional beberapa waktu lalu.“Ransomware itu hanya satu dari 514.508 serangan ransomware yang tercatat. Tidak semuanya diberitakan media, tetapi banyak komponen masyarakat yang meminta bantuan Polri,” jelasnya.Ia menambahkan, isu kebocoran data yang melibatkan institusi kepolisian kerap memicu reaksi cepat publik, meski sejumlah kasus sebenarnya terjadi beberapa tahun sebelumnya.Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Pusat Studi Cyber menerapkan tiga pilar utama pendidikan: riset, edukasi, dan pengabdian masyarakat. Program Studi Manajemen Teknologi Kepolisian (Mantekpol) juga telah memasukkan mata kuliah terkait keamanan informasi.Prof Yudho menyebut bahwa ruang Pusat Studi Cyber telah menjadi pusat pembimbingan riset mahasiswa. “Saat ini ada dua mahasiswa meneliti manajemen reputasi era post-truth dan digitalisasi kontra narasi radikalisme berbasis generative AI,” ujarnya.Ia juga menekankan pentingnya menjaga tiga komponen utama keamanan informasi confidentiality, integrity, dan availability tidak hanya melalui teknologi seperti enkripsi dan firewall, tetapi juga lewat edukasi dan kebijakan yang tepat.Di akhir pemaparannya, Prof Yudho menegaskan pentingnya kerja sama lintas instansi dalam menjaga keamanan siber nasional.“Kolaborasi dengan pihak dalam maupun luar negeri perlu terus dilakukan termasuk dengan BSSN, Kominfo, dan berbagai organisasi internasional. Ini menjadi kewajiban kita bersama untuk meningkatkan kapasitas Polri menjaga keamanan siber bangsa,” pungkasnya. (R)