Jakarta (buseronline.com) - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Drs Agus Suryonugroho SH MHum memberikan arahan kepada para personel terkait kesiapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam penegakan hukum lalu lintas.Dalam arahannya, dilansir dari laman Humas Polri, ia menegaskan pentingnya transformasi digital, integritas, dan pelayanan publik yang bersih dari pungutan liar (pungli).Irjen Agus mengungkapkan dirinya pernah terlibat langsung dalam tim perumusan ETLE sejak tahun 2018, saat masih menjabat sebagai Kasubditlaka.Ia menjadi bagian dari tim teknis yang merancang sistem ETLE hingga peluncuran tahap pertama untuk 12 Polda pada tahun 2022. Kini, sistem ETLE Nasional telah terintegrasi dan dapat dikendalikan langsung oleh Korlantas Polri."Tahun 2018 saya masih ingat saya menjadi tim teknis ETLE. Waktu itu saya di Kasubditlaka, ada pencanangan atau launching ETLE tahap pertama pada 2022 dan bagaimana ETLE Nasional itu bisa dikendalikan oleh Korlantas Polri,” ujar Irjen Agus.Ia menyampaikan apresiasinya kepada Direktorat Penegakan Hukum (Dirgakkum) yang terus berkolaborasi membangun proses transformasi pendekatan hukum berbasis teknologi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas.Selain membahas ETLE, Kakorlantas juga menyampaikan perihal penugasannya sebagai Ketua Transformasi Bidang Pelayanan Publik pada Tim Reformasi Polri.Ia menekankan pentingnya pembersihan praktik pungutan liar dalam seluruh bentuk pelayanan lalu lintas, termasuk dalam penanganan kecelakaan.“Transformasi pelayanan publik di Korlantas dan jajaran lalu lintas sudah tegas dan jelas bahwa tidak ada lagi pungutan-pungutan di wilayah pelayanan satuan lalu lintas. Saya tegaskan, sudah saatnya kita berbenah. Kita harus memberi contoh,” tegasnya.Irjen Agus juga mengingatkan seluruh jajaran untuk menjadi teladan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, terutama dalam pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.Ia berharap polisi lalu lintas ke depan benar-benar menjadi pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. “Transformasi digital bukan sekadar alat peningkatan hukum, tetapi simbol perubahan pelayanan. Kita bicara tentang bagaimana melayani masyarakat di era saat ini. Saya punya harapan besar agar jajaran lalu lintas mampu memberi warna terbaik,” tuturnya.Menurutnya, era modern menuntut perubahan pola pikir dan pendekatan dalam pelayanan. Oleh karena itu, seluruh jajaran Polantas harus mampu beradaptasi dengan teknologi sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri.“Ini adalah prioritas utama kita untuk mengembangkan, mengontrol, dan memastikan bahwa semuanya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sudah saatnya kita berubah dan berpikir lebih modern untuk melayani masyarakat,” pungkas Kakorlantas. (R)