Jakarta (buseronline.com) - Direktorat Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat 2025 di Gedung Matraman Perhubungan, Jakarta, Selasa.Kegiatan ini dihadiri Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Pol Faizal dan Kasubdit Dakgar Korlantas Polri Kombes Pol Matrius.Rakornis dibuka oleh Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi dengan mengusung tema “Kolaborasi Strategis dan Digitalisasi Penanganan Kendaraan Over Dimension dan Over Load untuk Transportasi Darat yang Aman dan Berkeselamatan.”Dalam sambutannya, Menhub Dudy menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat untuk menekan pelanggaran kendaraan over dimension and over load (ODOL) yang kerap menimbulkan kecelakaan dan merusak infrastruktur jalan.“Setiap korban jiwa adalah kehilangan yang tak ternilai. Karena itu, upaya pencegahan pelanggaran ODOL harus dilakukan serius, konsisten, dan berkesinambungan. Keberhasilan menuju Zero ODOL 2027 menuntut keseimbangan semua pihak,” ujar Dudy.Pada diskusi panel, Kombes Pol Matrius memaparkan strategi Korlantas Polri dalam menangani pelanggaran ODOL, termasuk pemanfaatan sistem tilang elektronik (ETLE) untuk memperkuat pengawasan dan penindakan.Ia menegaskan bahwa penegakan hukum menjadi langkah terakhir, sementara fokus utama saat ini adalah sosialisasi dan pemberian peringatan.“Kami kepolisian tidak bangga melakukan penegakan hukum, karena itu adalah upaya terakhir. Fenomena overdimensi dan overloading berdampak pada kerusakan jalan, emisi gas buang, hingga berujung kecelakaan,” tegasnya.Lebih lanjut, Matrius menekankan pentingnya integrasi data lintas sektor untuk memperkuat pengawasan berbasis teknologi informasi.“PR kita adalah mengintegrasikan data dari hulu ke hilir, mulai dari ferizi, My Pertamina, Jasa Marga, Pelindo, hingga Korlantas, agar sinergitas penegakan hukum berbasis IT bisa terlaksana,” tambahnya.Sebagai langkah konkret, pemerintah juga telah memasang alat Weight In Motion (WIM) di jalan tol. Hingga kini tercatat ada 22 titik WIM yang sudah terintegrasi, terdiri atas 8 titik di Pulau Jawa dan 14 titik di Sumatera. (R)