Jakarta (buseronline.com) - Rangkaian Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific (ACI) Regional Conference 2025 resmi ditutup di Jakarta, Kamis.Forum yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) serta Asian Development Bank (ADB) itu menghasilkan pesan tegas: transparansi di sektor publik dan swasta harus diperkuat untuk menekan risiko korupsi dan menciptakan tata kelola bersih.Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono menegaskan peran penting dunia usaha dalam mendukung iklim bisnis yang sehat.“Sektor swasta menjadi aktor utama dalam perjuangan melawan korupsi. Forum ini memberi panduan bagi pihak swasta, regulator, dan pembuat kebijakan dalam membentuk lingkungan bisnis yang mendukung praktik antikorupsi,” ujarnya, dilansir dari laman KPK.Sementara itu, penguatan integritas sektor publik menjadi sorotan melalui penerapan Public Integrity Indicators (PII) yang dikembangkan OECD.Indikator tersebut memetakan risiko korupsi sekaligus mengukur kualitas kerangka integritas publik, meliputi transparansi informasi, manajemen konflik kepentingan, regulasi lobi, hingga penguatan hukum anti-suap.Delegasi dari negara-negara Asia Pasifik turut berbagi praktik baik sebagai bahan analisis bersama.Koordinator Sekretariat Stranas PK, Didik Mulyanto menekankan bahwa efektivitas pencegahan korupsi di sektor publik bergantung pada pemantauan dan evaluasi yang konsisten.Adapun sektor swasta mendapat sorotan melalui forum Anti-Corruption Leaders Hub (ACLH).Plt Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dalam menciptakan tata kelola bisnis yang bersih.“Kami terus berkomitmen meningkatkan regulasi yang relevan dan prosedur standar pencegahan korupsi yang efektif bagi sektor swasta,” jelasnya.Dari forum ini, sejumlah rekomendasi dihasilkan, mulai dari penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi, hingga pengelolaan risiko berbasis data.Langkah-langkah tersebut diharapkan menjadi pijakan bagi negara-negara Asia Pasifik dalam memperkuat kebijakan, memperluas pengawasan, sekaligus mendorong inovasi pencegahan korupsi.Dengan berakhirnya ACI Regional Conference 2025, Indonesia melalui KPK meneguhkan peran sebagai mitra strategis dalam diplomasi antikorupsi global.Forum ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia, tetapi juga menghadirkan komitmen nyata: integritas publik dan transparansi bisnis menjadi kunci menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. (R)