Bandung (buseronline.com) - RSUP Dr Hasan Sadikin (RSHS) Bandung bersama Kementerian Kesehatan RI menggelar Seminar Nasional Pencegahan Perundungan, Gratifikasi, dan Tindakan Penyalahgunaan Kekerasan Seksual di Lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Jumat, di Aula Graha Sanusi Hardjadinata, Universitas Padjadjaran, Bandung.Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, akademisi, rumah sakit pendidikan, serta para pemangku kepentingan di sektor kesehatan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam sambutannya menegaskan komitmen Pemprov Jabar untuk mencegah praktik perundungan, nepotisme, dan korupsi di dunia pendidikan kedokteran.Ia menilai, permasalahan tersebut bukan hal baru, hanya saja selama ini jarang dibicarakan secara terbuka. “Problem perundungan, nepotisme, dan korupsi itu bukan barang baru, hanya dulu tidak pernah dibicarakan. Di dunia kedokteran sekarang, bukan hanya soal pendidikan yang sulit, tapi juga biaya yang tinggi. Akhirnya hanya orang-orang dari keluarga kaya yang bisa melanjutkan ke spesialis. Padahal, bangsa ini butuh dokter pengabdi, bukan hanya dokter dari kelas tertentu,” ujar Dedi.Sebagai solusi, Pemprov Jabar menyiapkan program beasiswa pendidikan dokter spesialis melalui APBD 2026 bagi dokter umum yang mengabdi di rumah sakit pemerintah. Selain itu, penjaringan calon dokter akan dilakukan sejak tingkat SMA untuk melahirkan generasi tenaga medis yang berintegritas, beretika, dan berjiwa kebangsaan.“Ke depan, jangan ada lagi bully, jangan ada lagi pemerasan, jangan ada lagi sikap arogan senior kepada junior. Dunia kedokteran adalah dunia pengabdian, bukan dunia penindasan,” tegasnya.Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan juga menyoroti pentingnya menghentikan praktik bullying, gratifikasi, dan kekerasan seksual di dunia kedokteran.“Bullying bukan lagi zamannya. Kami menerima lebih dari 2.000 laporan, sebagian besar dari Bandung, bahkan di RS Hasan Sadikin. Jika dulu sebatas fisik, kini sudah menyangkut materi dan uang. Ini sangat memprihatinkan,” jelas Rudi.Ia menambahkan, praktik korupsi di sektor kesehatan berdampak langsung pada mutu layanan dan keselamatan pasien, sementara kekerasan seksual mencoreng martabat profesi medis. “Mari kita hentikan praktik ini bersama demi generasi tenaga kesehatan yang sehat, profesional, dan bermoral,” ujarnya.Rektor Universitas Padjadjaran Prof Arief S Kartasasmita turut menegaskan komitmen UNPAD menciptakan lingkungan akademik yang aman, sehat, dan bermartabat. Sementara anggota Komisi IX DPR RI dr Cellica Nurrachadiana menilai seminar ini sebagai momentum penting untuk mereformasi pendidikan dan pelayanan kesehatan.“Kita harus mengingat kembali sumpah kedokteran, yang bukan hanya diucapkan, tetapi dijalankan. Jangan ada lagi perundungan, gratifikasi, atau kekerasan seksual di rumah sakit pendidikan,” tegas Cellica.Ia juga mengapresiasi langkah Kemenkes memperluas pendidikan berbasis rumah sakit ke daerah 3T dengan insentif khusus bagi dokter, sehingga layanan kesehatan semakin merata dan adil. (R)