Jakarta (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) terus memperkuat sinergi dalam pemberantasan korupsi, khususnya di aspek pencegahan, melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).Dilansir dari laman KPK, sebagai koordinator Timnas PK, KPK menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP), di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis.Rapat ini membahas penyusunan Laporan Semester I Stranas PK Tahun 2025-2026 yang akan disampaikan kepada Presiden RI. Ketua KPK, Setyo Budiyanto menekankan pentingnya kesatuan narasi dalam laporan kinerja enam bulanan tersebut.“Kita perlu menyatukan narasi besar untuk memperlihatkan capaian serta arah kebijakan Stranas PK ke depan secara menyeluruh,” ujar Setyo saat membuka rapat.Laporan ini merupakan mandat dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, di mana Timnas PK bertugas melaporkan perkembangan pelaksanaan Stranas PK kepada Presiden setiap semester.Pada semester I tahun 2025, Stranas PK mencakup 15 aksi pencegahan yang dijalankan oleh 67 kementerian/lembaga dan 38 pemerintah provinsi. Fokus utama diarahkan pada tiga area strategis: perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.Namun dalam pelaksanaannya, sejumlah aksi masih memerlukan percepatan. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga agar hasilnya lebih dirasakan oleh masyarakat secara langsung.Dalam forum tersebut, para peserta juga menekankan pentingnya pergeseran dari sekadar pencapaian output menuju outcome yang berdampak nyata.Kepala Staf Kepresidenan, AM Putranto mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap pemberantasan korupsi melalui arah kebijakan nasional Asta Cita.“Kami berharap laporan Timnas PK bisa disampaikan awal Agustus agar substansinya dapat memperkuat isi Pidato Kenegaraan Presiden,” tegas Putranto.Hal senada disampaikan Menteri PAN-RB, Rini Widyantini. Ia menekankan pentingnya penyelarasan capaian Stranas PK dengan agenda pembangunan nasional.“Penyusunan laporan ini menjadi momentum untuk menyatukan aksi prioritas Stranas PK dengan arah kebijakan dalam RPJPN dan program prioritas presiden,” jelasnya.Dalam kesempatan yang sama, KPK juga mengusulkan revisi terhadap Perpres Nomor: 54 Tahun 2018 agar Stranas PK dapat lebih adaptif terhadap tantangan saat ini.Usulan tersebut mencakup penambahan anggota Timnas PK, perluasan fokus strategi yang mengacu pada UNCAC, RPJPN, dan program prioritas Presiden, serta penyesuaian durasi aksi dan periode pelaporan.Berbagai regulasi dan kebijakan strategis juga sedang disiapkan guna memperkuat komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.Rapat koordinasi ini turut dihadiri Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, jajaran Tim Pengarah Eselon I Kementerian PPN/Bappenas, anggota Timnas PK, dan perwakilan dari KSP. (R)