Jakarta (buseronline.com) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menegaskan pentingnya pembangunan karakter dan integritas dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.Hal tersebut ia sampaikan dalam kuliah umum bertajuk “Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi” di hadapan para peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan XXV Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), di Auditorium Gadjah Mada, Jakarta, Jumat.Dalam kegiatan yang diikuti oleh peserta dari berbagai instansi strategis negara seperti TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN), Setyo menekankan bahwa integritas merupakan kunci utama dalam membangun birokrasi yang dipercaya publik.“Ini merupakan kegiatan pemantapan dan pembekalan bagi para calon pimpinan ataupun yang saat ini sedang memimpin. Tidak ada kemajuan tanpa integritas,” ujar Setyo.Ia mengingatkan bahwa cita-cita besar Indonesia Emas 2045 akan sulit tercapai jika korupsi masih menjadi ancaman serius dalam tata kelola pemerintahan.Salah satu indikatornya terlihat dari skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2024 yang hanya berada di angka 37 dari 100, menurut data Transparency International.“Masih banyak yang menganggap skor indeks itu hanya tanggung jawab aparat penegak hukum. Padahal kita semua, dari berbagai sektor, turut menyumbang terhadap capaian tersebut,” tegasnya.KPK mencatat bahwa penyalahgunaan kewenangan masih menjadi modus utama dalam kasus korupsi di Indonesia. Tercatat sebanyak 437 kasus tindak pidana korupsi melibatkan pejabat eselon 1 hingga 3.“Potensi penyimpangan paling besar justru muncul dalam ruang-ruang administratif. Sebagai pejabat atau pimpinan tinggi nanti, kita perlu memulai dan mengubah hal itu agar tidak terjadi,” lanjut Setyo.Untuk itu, KPK terus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan secara sistemik agar pembangunan nasional tetap pada jalur yang benar. Setyo juga menegaskan pentingnya membentuk pemimpin yang tidak hanya unggul secara teknokratis, tetapi juga kuat secara moral.Ia menyampaikan tiga prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh pemimpin berintegritas, yaitu menolak privilege yang tidak sah seperti nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan; berpihak pada sistem dan aturan, bukan kepada kelompok tertentu; serta siap untuk diawasi dan bersikap transparan.“Integritas seringkali hanya disisipkan pada momen-momen tertentu, maka sepatutnya integritas perlu tumbuh dalam setiap keputusan, tindakan, dan kebijakan,” pungkas Setyo.Melalui partisipasi dalam kegiatan P3N ini, KPK menegaskan kembali komitmennya dalam memperkuat strategi pendidikan dan pencegahan korupsi, khususnya bagi para calon pemimpin bangsa yang akan memegang estafet kepemimpinan menuju Indonesia Emas. (R)