Jakarta (buseronline.com) - Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri menegaskan kesiapan taktis dan strategisnya dalam menghadapi berbagai bentuk bencana, baik alam maupun nonalam, termasuk potensi ancaman bahan kimia, biologi, radioaktif, dan nuklir (KBRN).Penegasan ini disampaikan Teknisi KBRN Utama Tingkat II Korps Brimob Polri, Brigjen Pol Pradah Pinunjul, dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Potensi SAR yang diselenggarakan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) di Kantor Pusat Basarnas, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis.“Korps Brimob Polri memiliki unit dan kemampuan dalam penanganan SAR serta teknis dalam mendeteksi, menangani, dan menetralisir ancaman KBRN sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional dalam situasi darurat,” ujar Brigjen Pol Pradah, seperti dilansir dari laman Humas Polri.Ia menyampaikan, keterlibatan Brimob dalam penanganan kebencanaan tergabung dalam Operasi Kontinjensi Aman Nusa II Tahun 2025 yang mencakup kesiapsiagaan menghadapi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan longsor, serta bencana nonalam seperti wabah penyakit menular, kebocoran bahan kimia berbahaya, dan paparan zat radioaktif.Partisipasi Brimob Polri dalam operasi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta diperkuat oleh Rencana Kontinjensi Nomor: Renkon/6297/XII/Ops/2024 sebagai pedoman pelaksanaan Operasi Aman Nusa II.Brigjen Pradah juga menegaskan bahwa Korps Brimob telah menyiapkan personel khusus terlatih, termasuk Satuan KBRN dan tim SAR, dengan dukungan peralatan canggih dan memadai untuk menjalankan operasi kemanusiaan secara cepat dan presisi.Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Deputi Bidang Tenaga dan Potensi SAR Basarnas, Moh Barokna Haulah. Rakor tersebut menjadi forum strategis lintas instansi untuk memperkuat sinergi dan koordinasi potensi SAR nasional dalam menghadapi situasi darurat yang kompleks dan multidimensional.Kegiatan berlangsung dalam suasana formal dan penuh semangat kolaborasi, mencerminkan komitmen bersama untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana dan memperkuat ketahanan nasional di tengah meningkatnya risiko bencana akibat perubahan iklim dan munculnya ancaman nonkonvensional. (R)