Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang tergabung dalam Desk Keamanan Siber dan Pelindungan Data (KSPD), mendorong seluruh kementerian dan lembaga (K/L) untuk segera melakukan migrasi dari sistem operasi Windows 10.Hal ini menyusul akan berakhirnya masa dukungan (End of Support) sistem operasi tersebut pada Oktober 2025.Deputi Bidang Komunikasi dan Media Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko D Indarto menegaskan bahwa penggunaan sistem operasi yang tidak lagi mendapatkan pembaruan keamanan resmi merupakan risiko serius bagi sistem dan data pemerintahan.“Ini bagian penting dari strategi keamanan siber nasional. Sistem yang tidak diperbarui rawan disusupi dan dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab,” ujar Eko.Sebagai langkah konkret, Kemenko Polkam mendorong setiap K/L untuk segera:1. Melakukan inventarisasi terhadap perangkat dan sistem yang masih menggunakan Windows 10.2. Menyusun rencana migrasi, termasuk menetapkan jadwal dan estimasi kebutuhan anggaran.3. Menjalin kerja sama dengan BSSN dan Kemenkomdigi guna mendapatkan pendampingan teknis dalam proses migrasi.4. Mengadopsi kebijakan penggunaan perangkat lunak yang aman dan berkelanjutan untuk jangka panjang.Kemenko Polkam menegaskan bahwa proses migrasi ini bukan sekadar kewajiban administratif atau teknis, melainkan bagian dari upaya reformasi digital nasional.Langkah ini menempatkan keamanan informasi sebagai prioritas utama di tengah meningkatnya potensi ancaman siber terhadap infrastruktur digital pemerintahan.Melalui Desk KSPD, pemerintah memastikan akan terus memberikan pendampingan dan koordinasi lintas sektor demi kelancaran transisi menuju sistem operasi yang lebih aman dan terbarukan. (R)