Jakarta (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Tanah Papua.Melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V, KPK menggelar sosialisasi antikorupsi secara daring bersama jajaran pemerintah daerah se-Tanah Papua, Jumat.Acara ini dihadiri perwakilan gubernur, bupati, wali kota, inspektorat daerah, Bappeda se-Papua, hingga Kementerian Dalam Negeri.Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk memastikan proses pembangunan di Papua berjalan dengan transparan, akuntabel, dan berintegritas.Ketua KPK, Setyo Budiyanto menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus berpihak kepada rakyat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.“Dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, Papua punya peran strategis. Integritas adalah kunci mencegah korupsi, dan setiap rupiah anggaran harus dikelola dengan penuh tanggung jawab,” ujar Setyo, seperti dilansir dari laman KPK.Namun, tantangan di Papua masih besar. Berdasarkan Indeks Integritas Nasional (IIN) 2024, rata-rata nilai integritas pemda se-Papua hanya mencapai 71,53 kategori rentan. Papua Selatan mencatat skor terendah 58,36, sementara Papua Tengah tertinggi dengan 67,89.Selain itu, skor Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) juga masih rendah, yakni 38 dari 100.“Survei seperti IIN dan SPI memiliki korelasi dengan kualitas pelayanan publik, pengelolaan pajak, perizinan, hingga pembangunan infrastruktur,” tambah Setyo.Untuk meningkatkan integritas, KPK memberikan sejumlah rekomendasi bagi pemda Papua, seperti menyusun APBD secara akurat, menetapkan prioritas publik secara objektif, membahas anggaran secara terbuka, menjaga independensi, dan melakukan evaluasi serta pengawasan yang transparan.Senada dengan KPK, Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektur III Inspektorat Jenderal, Andi Muhammad Yusuf menyoroti pentingnya sinergi antar instansi dalam membangun tata kelola yang bersih.Ia juga menekankan perlunya manajemen risiko untuk mengantisipasi potensi fraud, termasuk dalam perjalanan dinas, pengadaan jasa, hingga proyek saat bencana.“Inspektorat daerah harus diberdayakan dan diberi ruang agar mampu mengawal pembangunan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Papua,” ujar Andi.KPK menutup kegiatan ini dengan menegaskan bahwa sinergi antarlembaga merupakan kunci dalam membangun budaya antikorupsi, demi mewujudkan Papua yang maju, berdaulat, dan berkeadilan. (R)