Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah terus mengupayakan percepatan relokasi bagi 2.209 kepala keluarga (KK) terdampak erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).Dalam Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Rabu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr Suharyanto menyampaikan dua opsi relokasi yang ditawarkan kepada masyarakat terdampak, yakni relokasi terpusat dan relokasi mandiri.“Relokasi terpusat akan menyediakan lahan dan rumah siap huni, sementara relokasi mandiri memungkinkan warga membangun rumah di tanah milik mereka dengan fasilitas pendukung dari pemerintah,” jelas Suharyanto.Berdasarkan pendataan sementara, 90 persen warga memilih relokasi terpusat, sedangkan 10 persen lainnya memilih relokasi mandiri.Pemerintah berharap kedua skema ini dapat mempercepat pemulihan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang terdampak.Tiga Lokasi Relokasi DiusulkanPemerintah daerah mengusulkan tiga lokasi potensial relokasi:1. Botongkarang/Noboleto untuk warga Desa Dulipali (223 KK), Nobo (415 KK), dan Klatanlo (346 KK). Lokasi ini dinilai aman karena berada di luar Kawasan Rawan Bencana (KRB).2. Wukoh Lewoloroh di perbatasan Flores Timur dan Sikka untuk warga Desa Boru (369 KK) dan Hokeng Jaya (457 KK). Namun, lokasi ini masih menunggu persetujuan Kementerian Kehutanan karena termasuk kawasan hutan lindung.3. Kojarobet di Desa Hewa untuk warga Desa Nawokote (399 KK).Untuk sementara, BNPB akan membangun hunian sementara (huntara) di empat lokasi di Desa Konga, serta memberikan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp500.000 per bulan per KK selama enam bulan bagi warga yang mengungsi secara mandiri.Penanganan Konflik Sosial di Adonara BaratSelain dampak erupsi, pemerintah juga menangani konflik sosial yang melanda Adonara Barat, NTT. Konflik ini mengakibatkan pembakaran 52 rumah dan korban jiwa. “BNPB akan membangun kembali rumah yang terbakar sebagai bagian dari pemulihan masyarakat terdampak,” ujar Suharyanto.Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses relokasi, pembangunan hunian tetap, dan penanganan konflik akan dipantau agar selesai tepat waktu. "Kami berkomitmen memastikan warga dapat memulai kehidupan baru dengan aman dan nyaman," tutup Suharyanto. (R)