Jakarta (buseronline.com) - Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam menghadiri pertemuan ke 108 Komite Keselamatan Maritim (The Maritime Safety Committee/MSF) di London, Inggris.Dilansir dari Kemenko Polhukam, MSF menangani keamanan dan keselamatan maritim di bawah lingkup International Maritime Organization (IMO).Sejumlah isu dibahas dalam pertemuan tersebut, diantaranya yaitu keamanan Laut Merah, pengembangan kode untuk kapal otonom (Maritime Autonomous Surface Ships-MASS), pengembangan kerangka peraturan keselamatan untuk mendukung pengurangan emisi GRK dari kapal yang menggunakan teknologi baru dan bahan bakar alternatif.Selain itu, revisi pedoman manajemen resiko siber maritim, mengatasi kekerasan dan pelecehan di sektor maritim, pelatihan dan sertifikasi personil kapal penangkap ikan-perjanjian yang direvisi dan kode etik baru yang akan diadopsi, pedoman pemeriksaan kesehatan nelayan, amandemen terhadap Konvensi Solas 1978 dan instrumen terkait, dan pembaruan pembajakan dan perampokan bersenjata harus dipertimbangkan.Dalam pertemuan tersebut, beberapa negara Asia seperti Indonesia, Malaysia dan Filipina, menyatakan komitmen untuk melanjutkan peningkatan keamanan di laut khususnya daerah Selat Malaka, dan North Celebes Sea (batas antara Kepulauan Sulu dan Pulau Mindanao Filipina) melalui kerja sama dan koordinasi antar negara di wilayah perbatasan.Dalam rangka pelaksanaan tugas pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia sebagaimana diamanatkan kepada Menko Polhukam dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2022, maka Kemenko Polhukam perlu melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait yang memiliki kewenangan di laut untuk meningkatkan keamanan di Selat Malaka yang merupakan daerah prioritas Patroli nasional di tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menko Polhukam Nomor: 13 Tahun 2024 tentang Rencana Patroli Nasional Tahun 2024.Selain itu juga perlu meningkatkan kerja sama pelaksanaan Patroli Terkoordinasi dengan negara-negara tetangga di Asean. (R)