Samarinda (buseronline.com) Polresta Samarinda, Polda Kalimantan Timur, menerima kunjungan dari Divisi Hukum Mabes Polri dengan kedatangan tim yang bertugas dalam desiminasi permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah hukum tersebut.Kedatangan tim ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada personel kepolisian setempat mengenai isu-isu HAM yang menjadi perhatian nasional.Kedatangan tim ini disambut langsung oleh Kapolresta Samarinda Kombes Pol DR Ary Fadli SIK MH MSi beserta jajaran.Agenda utama dari kunjungan ini adalah untuk menyampaikan materi tentang masalah-masalah HAM yang perlu mendapat perhatian serius, baik dalam penegakan hukum maupun dalam perlindungan hak-hak asasi manusia masyarakat.Tim yang terdiri dari perwira tinggi Polri ini dipimpin oleh Brigjen Pol Veris Septiansyah SH SIK MSi MH yang juga didampingi oleh Kombes Pol Tony Binsar SH SIK MH beserta Ipda Rengga Jagat Giantara SH sebagai pendamping.Turut pula dalam rombongan ini AKBP Sukarman SH perwakilan dari Polda Kaltim, yang memperkuat kerjasama antar instansi dalam upaya peningkatan pemahaman mengenai HAM di wilayah hukum Kalimantan Timur.Dalam sesi desiminasi yang berlangsung, tim Divisi Hukum Mabes Polri memberikan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai aspek HAM, termasuk pemahaman tentang perlindungan terhadap hak-hak individu, penanganan kasus pelanggaran HAM, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh institusi kepolisian dalam mewujudkan penegakan HAM di lapangan.Kapolresta Samarinda, Kombes Pol DR Ary Fadli SIK MH MSi menyatakan apresiasinya atas kunjungan ini dan berharap agar pemahaman yang diberikan oleh tim Divisi Hukum Mabes Polri dapat menjadi bekal berharga bagi personel kepolisian dalam menjalankan tugasnya dengan lebih baik, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan HAM dalam setiap tindakan penegakan hukum.Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik dalam memperkuat kerjasama antara Polresta Samarinda dengan Divisi Hukum Mabes Polri dalam upaya menjaga dan melindungi HAM di wilayah hukum Kalimantan Timur, serta memperkuat integritas dan profesionalisme institusi kepolisian dalam menjalankan tugas-tugasnya. (R)