Jakarta (buseronline.com) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam RI), Hadi Tjahjanto mengajak insan pers untuk turut mencegah penyebaran informasi hoaks demi menjaga situasi kondusif di Indonesia.Hal tersebut disampaikan Menko Hadi usai memimpin rapat koordinasi terkait pengamanan di bidang informasi dan komunikasi paska pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2024, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Jakarta.“Saya mengimbau kepada rekan-rekan media juga dapat untuk menyampaikan narasi-narasi yang baik dan menyejukkan tentunya. Di samping itu juga mengajak rekan-rekan media untuk bersama-sama menangkal informasi palsu atau hoaks demi menjaga kondusivitas yang saat ini terus kita jaga,” ujar Menko Hadi.Menteri Polhukam Hadi mengungkapkan, di dalam rapat dibahas sejumlah isu-isu yang mengemuka terkait situasi politik dan keamanan terkini, khususnya perbincangan di ruang publik tentang pemilu dan paska pemungutan suara.“Saya menerima laporan dari berbagai pihak dalam rapat koordinasi ini adalah langkah-langkah antisipasi dan langkah-langkah yang telah diambil. Langkah-langkah itu sudah dilakukan agar informasi yang beredar di media massa maupun di media sosial tidak mengganggu kondisi dan kondusivitas yang ada saat ini,” ucap Menko Hadi.Menko Hadi pun mengajak semua pihak untuk terus menjaga situasi politik dan keamanan di dalam negeri agar tetap kondusif.“Saat ini situasinya adalah kondusif dan aman. Oleh sebab itu, kita akan terus menjaga situasi kondusif dan aman ini sampai dengan berakhirnya pentahapan Pemilu 2024,” imbaunya.Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika RI (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penurunan atau take down 1.971 informasi bohong atau hoaks terkait dengan Pemilu 2024.Data tersebut dihimpun pada 17 Juni 2023 hingga 18 Maret 2024.“Jumlah sebaran hoaks ini mencapai 3.235 hoaks, di mana 1.970 hoaks kita take down. Pertanyaannya, sisanya ke mana? Itu kita stempelin hoaks. Itu hoaks yang tidak perlu di take down, distemplelin saja karena judulnya, isunya tidak masuk akal,” ujar Menko Budi. (R3)