Ambon (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi lima titik rawan penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan daerah di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
Dilansir dari laman
KPK, kerawanan tersebut meliputi sektor perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ).
KPK mengingatkan pemerintah daerah agar memperkuat sistem pengawasan sejak tahap perencanaan guna mencegah inefisiensi anggaran, penyalahgunaan kewenangan, hingga praktik korupsi dalam pelaksanaan program pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup)
KPK,
Ely Kusumastuti, dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) bersama pemerintah daerah wilayah
Maluku dan
Maluku Utara di Gedung Islamic Center, Kota Ambon, pada 19 November 2026.
Ely menjelaskan, lima titik rawan tersebut terdiri dari dua kerawanan pada sektor perencanaan, satu pada penganggaran, serta dua pada pengadaan barang dan jasa.
Pada sektor perencanaan, potensi penyimpangan muncul akibat program yang tidak tepat sasaran dan inefisiensi anggaran. Sementara pada penganggaran,
KPK menyoroti kemungkinan penyimpangan harga dalam penyusunan maupun alokasi anggaran.
Adapun pada sektor PBJ, kerawanan mencakup pelaksanaan pengadaan yang tidak akuntabel serta potensi konflik kepentingan dalam menentukan penyedia barang dan jasa.
"Seluruh red flag pada perencanaan, penganggaran, dan PBJ bermuara pada risiko tata kelola. Oleh karena itu, penguatan pengendalian sejak perencanaan sangat diperlukan agar usulan dan alokasi anggaran sesuai kebutuhan, kewenangan, dan ketentuan," ungkap Ely.
Berdasarkan hasil Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025, Provinsi Maluku mencatat nilai MCSP 82 dan SPI 66,56. Sedangkan Maluku Utara memperoleh nilai MCSP 90 dan SPI 61,89.
KPK juga menemukan sejumlah persoalan dalam perencanaan daerah, seperti ketidakselarasan RPJMD dan RKPD, usulan program yang belum berbasis data dan prioritas, serta duplikasi program antar perangkat daerah.
Pada sektor penganggaran, risiko terlihat dari pergeseran anggaran berulang, ketidaksesuaian antara serapan anggaran dan capaian kinerja, hingga penumpukan realisasi anggaran pada akhir tahun.
Sementara dalam pengadaan barang dan jasa,
KPK menyoroti potensi spesifikasi pengadaan yang diarahkan kepada penyedia tertentu, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak memadai, serta kemungkinan pengaturan pemenang tender.
Selain itu, Ely mengingatkan pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota legislatif dan dana hibah.
Menurutnya, setiap usulan pokir harus memiliki sumber aspirasi yang jelas dan melalui pengujian kelayakan sebelum dimasukkan ke dalam penganggaran.
"Pemerintah daerah harus memastikan setiap usulan memiliki dasar kebutuhan dan memenuhi ketentuan sebelum dianggarkan," tegasnya.
Pengelolaan hibah juga harus melalui pengawasan berjenjang, mulai dari perangkat daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hingga kepala daerah agar penyalurannya tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.