Medan (buseronline.com) - Gubernur Sumut Bobby Nasution mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) mengatur sanksi hukum secara tegas terhadap peserta pemilu dan tim sukses yang melakukan pelanggaran, khususnya praktik politik uang dan penyebaran isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).
Hal tersebut disampaikan Bobby saat menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU
Pemilu Komisi II
DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, pada 20 November 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Bobby menyampaikan sejumlah persoalan yang masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemilu di Sumut, mulai dari akurasi data kependudukan hingga tingginya kerawanan praktik politik uang.
Menurut Bobby, aturan hukum yang jelas dan tegas diperlukan untuk mencegah konflik di tengah masyarakat, terutama akibat penggunaan isu SARA sebagai alat untuk memengaruhi pemilih.
Ia menilai, masyarakat yang sehari-hari hidup berdampingan secara kondusif justru kerap mengalami gesekan ketika memasuki momentum pemilu. Selain politik identitas, Bobby juga menyoroti praktik politik uang yang masih marak.
Berdasarkan sejumlah survei, masyarakat Sumut dinilai cukup terbuka mengakui kesediaannya menerima imbalan uang saat pemilu. Namun, ia menilai pemberian sanksi pidana kepada masyarakat pemilih sulit diterapkan.
Karena itu, aturan hukum sebaiknya lebih tegas menyasar peserta pemilu, calon kepala daerah, dan tim sukses yang menjadi penggerak praktik politik uang.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II
DPR RI sekaligus pimpinan rombongan Panja RUU
Pemilu, Dedi Yusuf mengakui Sumut memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemilu.
Ia menyebut tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada di Sumut berada di kisaran 55 persen. Selain itu, laporan dugaan pelanggaran pemilu di daerah tersebut juga tergolong tinggi.
Dedi mengatakan, berbagai masukan tersebut akan menjadi perhatian dalam pembahasan RUU
Pemilu yang ditargetkan rampung sebelum Februari 2027.
Dalam kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU), Hatta Ridho, turut menyampaikan sejumlah rekomendasi.
Di antaranya kodifikasi hukum pemilu, pemisahan jadwal pemilu nasional dan lokal sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), penerapan sistem proporsional campuran, serta kewajiban afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan.