Jakarta (buseronline.com) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi melakukan perubahan terhadap aturan Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) melalui Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022.
Dilansir dari laman Humas
Polri, perubahan tersebut bertujuan memperkuat pelaksanaan kode etik profesi sekaligus menyempurnakan mekanisme penegakan disiplin terhadap anggota
Polri.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penyesuaian regulasi ini dilakukan untuk menjaga sikap dan etika profesi anggota Polri serta meningkatkan pelaksanaan tugas Komisi Kode Etik Polri.
"Penyesuaian Peraturan Kepolisian ini merupakan bagian dari upaya menjaga sikap dan etika profesi anggota
Polri serta meningkatkan pelaksanaan tugas Komisi Kode Etik
Polri. Dengan adanya perubahan ini, mekanisme penegakan kode etik memiliki ketentuan yang disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan peraturan perundang-undangan," ujar Trunoyudo, pada 19 November 2026.
Ia menjelaskan, perubahan aturan tersebut juga menyesuaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
Salah satu perubahan terdapat pada Pasal 42 ayat (3) yang mengatur keanggotaan Komisi Kode Etik
Polri. Dalam ketentuan terbaru, anggota KKEP yang bertugas dalam persidangan harus memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.
Selain itu, perubahan juga dilakukan terhadap Pasal 59 ayat (2) mengenai kehadiran terduga pelanggar dalam sidang KKEP. Dalam aturan terbaru, terduga pelanggar wajib menghadiri persidangan secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.
Penyesuaian tersebut merupakan bagian dari penyempurnaan ketentuan pelaksanaan Kode Etik Profesi
Polri, termasuk mekanisme persidangan dan tata kerja Komisi Kode Etik
Polri.
Perpol Nomor 4 Tahun 2026 telah diundangkan di Jakarta pada 16 November 2026 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI. Peraturan tersebut tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 799. Dengan demikian, peraturan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Masyarakat dapat mengakses dokumen lengkap Perpol Nomor 4 Tahun 2026 melalui laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Polri di [https://jdih.polri.go.id/tipe-dokumen/4018?tipe=dokumen](https://jdih.polri.go.id/tipe-dokumen/4018?tipe=dokumen&utm_source=chatgpt.com). (R)